Pj Bupati Bambang Soekwanto saat menyampaikan arahannya dalam rapat koordinasi Pupuk Subsidi 2024. (Ihsan Kholil/Bhirawa)
Bondowoso, Bhirawa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menyelenggarakan rapat koordinasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Hotel Grand Padis Bondowoso, Kamis (18/1).
Hadir dalam rakor tersebut, Pj Bupati Bondowoso, Ketua DPRD H.Ahmad Dhafir, Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Komandan Kodim 0822, perwakilan dari Polres setempat, Pj Sekda, Asisten Bupati, Kepala OPD terkait, dan Distributor.
Diawali laporan dari Kepala Dinas Pertanian, tentang gambaran upaya pemerintah Kabupaten dan mekanisme dalam Intervensi masalah kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bondowoso.
Yang mana, Dinas Pertanian dan ketahanan pangan (DPKP) Bondowoso sebut alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 tak penuhi kebutuhan yang seharusnya.
Bondowoso mendapatkan jatah pupuk 19.654 ton di tahun 2024. Sedangkan kebutuhan pupuknya mencapai 37.269 ton. Artinya, pupuk bersubsidi yang terpenuhi hanya sekira 52,73 persen.
Diterangkannya, alokasi pupuk ini sebenarnya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Yakni tercatat pengurangan alokasi pupuk yang mencapai sekitar 10 ribu ton dibanding tahun 2023 kemarin.
“Bukan cuma Bondowoso, ini dari Kementerian semuanya. Dari nasional,” ujar Kepala DPKP Bondowoso, Hendri Widotono.
Ia menjelaskan, dengan alokasi yang menurun ini maka distribusinya ke kecamatan-kecamatan akan dilakukan pengurangan. “Disamakan semua, kalau turun sedikit ya sedikit semuanya. Turun semuanya, porsinya kan sedikit,” tuturnya.
Sementara itu, Pj Bupati Bambang Soekwanto dalam arahannya, ia menekankan pentingnya seluruh pihak yang hadir untuk bersama-sama merumuskan strategi dan solusi yang lebih baik, praktis dan transparansi dalam penanganan masalah pendistribusian atau penyaluran pupuk.
“Komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso diantaranya mekanisme penerbitan kartu tani dan meningkatkan pengawasan di tingkat produsen, distributor hingga kios,”ungkapnya.
Pj. Bupati berharap dengan dilaksanakannya rakor ini semua pihak, khususnya eksekutif dan legislatif dapat bekerjasama dan bersinergi terkait penanganan, pengawasan dan solusi terkait mekanisme penyelesaian masalah penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso.
“Sehingga ke depan harapannya tidak ada lagi masalah kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso,”pungkasnya. [san.bb]
