Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto saat penyerahan bantuan sosial RTLH di Kantor Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Rabu (6/3). [bhirawa/hilmi husain]
Pemkab Pasuruan tahun 2024 merehab ratusan RTLH di Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 568 RTLH akan rehab dalam dua tahap.
Yakni, tahap pertama dilaksanakan dalam Maret 2024, sedangkan tahap dua hingga selanjutnya digelar usai Hari Raya Idul Fitri.
Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto menyampaikan peruntukan bantuan RTLH diberikan kepada warga Kabupaten Pasuruan bagi masyarakat kurang mampu. Diharapkan, dapat membantu mengatasi kemiskinan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
“Ini merupakan program rutin pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Pasurian dalam mewujudkan rumah layak huni,” ujar Andriyanto saat penyerahan bantuan sosial RTLH di Kantor Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Rabu (6/3).
Menurutnya, dari 568 rumah yang akan direhab, untuk sementara baru 150 rumah yang akan diperbaiki pada tahap pertama.
Ratusan rumah tersebut berada di 27 desa di 6 Kecamatan. Yakni Nguling, Grati, Lekok, Rejoso, Lumbang dan Winongan. Adapun untuk tahap kedua kembali dilanjutkan setelah Lebaran Idul Fitri.
“Saat ini akan dilaksanakan tahap pertama dahulu. Ada 150 rumah warga di 27 desa di 7 kecamatan,” urai Andriyanto.
Terkait alokasi bantuan sosial tersebut, Pemkab Pasuruan mengalokasikan anggaram senilai Rp 15 juta per rumah. Dari jumlah itu, sebanyak 12 juta digunakan untuk pembelian material dan Rp 3 juta untuk biaya tukang.
“Budaya kita adalah suka saling bantu-membantu dan bergotong-royong. Makanya, saya berharap agar warga sekitar bergotong royong membantu memperbaiki rumah warga meskipun sudah ada ongkos tukang. Dan apabila perbaikannya belum maksimal, bisa diselesaikan sendiri oleh penerima bantuan,” kata Andriyanto.
Saat ini, masih ada belasan ribu rumah yang menunggu perbaikan rumah tidak layak huni. Andriyanto menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengalokasikan anggaran untuk RTLH tersebut.
“Masih ada belasan ribu rumah warga Kabupaten Pasuruan yang kondisinya tidak layak huni. Dan ini jadi PR untuk Pemkab Pasuruan bisa terus menganggarkan,” tegas Andriyanto. [Hil.gat]
