Anggota DPR RI Komisi IX Dra Lucy Kurniasari saat sosialisasi program pemerintah Kampung KB di Surabaya, Kamis (27/9) kemarin. [gegeh bagus setiadi/bhirawa]
Surabaya, Bhirawa
BPJS Kesehatan akhirnya bisa lepas dari kondisi defisit. Pemerintah membantu penyelenggara jaminan kesehatan nasional (JKN) itu dengan dana talangan sebesar Rp 4,9 triliun. Meski angka itu tidak mencapai Rp 7 triliun, namun setidaknya bisa menyelamatkan BPJS Kesehatan dalam jangka pendek.
Untuk mengantisipasi defisit yang lebih besar di kemudian hari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Perpres penggunaan dana cukai rokok untuk BPJS Kesehatan. Hal ini pun direspon Anggota DPR RI Komisi IX Dra Lucy Kurniasari saat ditemui Bhirawa di Surabaya, Kamis (27/9) kemarin.
Menurut Mantan Ning Suroboyo era 86-an, setelah rapat gabungan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghasilkan suatu kesimpulan.
“Kesimpulannya adalah memanfaatkan dari anggaran cadangan negara, yaitu berupa pajak cukai rokok. Dan itu sudah tepat. Intinya, kita akan mendorong di situ dan akan mendalami lagi bersama Kemenkes dalam waktu dekat ini sebelum reses. Apakah nanti BPJS mandiri itu perlu dibenahi lagi atau tidak,” terangnya.
Menurut Ning Lucy, setelah mendengarkan paparan dari BPJS Kesehatan memang mengalami kerugian. Padahal, lanjut dia, niat awal terbentuknya BPJS adalah ketidakinginan masyarakat yang dirugikan. “Semua masyarakat diharuskan mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi jangan mempersulit masyarakat,” tegasnya.
Terkait kepesertaan BPJS Kesehatan harus satu KK, kata Ning Lucy, justru menyikapi permasalahan dari sisi kurang tertibnya masyarakat sendiri dalam hal pembayaran iuran.
“Jadi, ada beberapa yang mau sakit baru mengurus BPJS. Kemudian setelah sembuh lali bayar rek (lupa membayar, red). Artinya, kita juga perlu menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa yang sehat menyubsidi yang sakit. Semangat gotong royong, ayo digotong sama-sama,” ajaknya.
Diambilnya pajak cukai rokok, kata dia, Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan melihat hal tersebut karena perintah Undang-undang. “Ini perintah Undang-undang. Begitu ada kesulitan mengenai defisit negara harus hadir. Paling tidak kalau kita ambilkan dari cadangan karena ini untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Kantor Cabang BPJS Kota Surabaya Cucu Zakaria mengatakan adanya defisit saat ini masih menunggu bantuan pemerintah.
“Kami sudah mengajukan per Agustus itu sekitar Rp 5 triliun untuk nasional. September ini Pak Dirut BPJS Kesehatan menyampaikan Rp 7 triliun,” jelasnya.
Cucu juga meminta kepada Komisi IX DPR RI dalam hal ini Lucy Kurniasari untuk terus mendorong pemerintah dan negara hadir dalam masalah BPJS. “Kami meminta Komisi IX, Ning Lucy untuk mendorong pemerintah karena ini program negara yang defisit,” pintanya. [geh]
