Inilah salah satu titik drainase yang dinilai tidak layak Pj. Wali Kota Wahyu Hidayat meminta agar segera dilakukan pembenahan.
Bangunan baru yang dimiliki Pasar Madyopuro, dinilai belum seuai harapan, masih belum ditunjang dengan drainase yang memadai.
Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat saat melakukan sidak dipasar Madyopuro belum lama ini, langsung memanggil Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Kopindag) Eko Sri Yuliardi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nur Rahman Wijaya dan Kepala DPUPR Dandung Dzulharyanto, melakukan koordinasi di dekat tempat pembuangan Sampah sementara, yang berbatasan langsung dengan Terminal Madyopuro.
Kala itu, Wahyu menujuk drainase untuk dilakukan penataan ulang agar pasat tidak terkesan kumuh. Sebab jika bangunannya baru tetapi drainase tidak tertata maka pasar tetap terkesan kumuh.
Menurut Wahyu para pedagang mengeluhkan saluran drainase yang sudah penuh meskipun tidak dalam kondisi hujan. Sehingga menimbulkan potensi banjir saat hujan turun.
Makanya ia telah meminta Diskopindag Kota Malang untuk segera mengambil tindakan.
“Nah dari temuan ini, saya menilai kalau memang sepertinya perencanaan yang dibuat pada saat pasar ini akan direvitalisasi dulu, itu tidak melihat saluran pembuangannya akan dialirkan ke mana sehingga (limbah) menumpuk di drainase,”tutur Wahyu.
Wahyu lantas mengintruksikan agar dalam waktu dekat ini, Diskopindag dapat segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Kepala PUPR DLH.
“Karena kita kan gak tahu tertutupnya saluran drainase ini apakah karena banyak kotoran-kotoran limbah dari pedagang yang memang menyumbat di sana, atau memang dari material bangunan dari pembangunan saat revitalisasi, jadi kita belum tahu,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menegaskan, perbaikan drainase akan segera direncanakan.
Eko mengakui, jika saat kunjungan Pj. Wali Kota ia bersama Kepala DPUPR dan Kepala LH, mendapat pengarahan langsung dari Pj.Wali Kota Malang.
“Arahan itu akan kami tindak lanjuti,”tandas Eko.
“Nah dalam waktu dekat ini kita lakukan kerja bakti dengan DLH, PUPR dan pedagang, sesuai perintah Pak Pj Wali Kota,” ungkap Eko.
Terkait kondisi pasar Madyopuro yang terkesan kumuh usai revitalisasi. Ia menjelaskan, hal tersebut disebabkan oleh alokasi dana yang terbatas. Menurutnya, revitalisasi pasar ini anggaran dari APBN sebesar Rp 3 miliar. Dana itu hanya mencakup revitalisasi bangunan gedung pasar dan kios-kios saja.
“Infrastruktur pendukung seperti drainase dan saluran air belum mendapat8 perhatian karena prioritas dialokasikan pada revitalisasi bangunan,”tukas Eko. [mut.gat]
