Kenaikan harga pangan di pasar menjelang Ramadan dan Lebaran sudah menjadi sebuah fenomena setiap tahunnya. Sebab, masyarakat cenderung lebih konsumtif pada bulan-bulan tersebut. Momentum tersebut ditengarai bakal mempengaruhi gejolak harga pangan dan komoditas masyarakat. Sehingga, menjadi realitas yang ajek alias rutin jika dinamika harga menjelang Ramadan dan saat Ramadan, serta saat Idul Fitri pasti ada dan menyita perhatian publik, pemerintah baik pusat maupun daerah.
Guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kenaikan bahan pangan jelang Ramadan itupun, menuntut segenap jajaran pemerintah baik pusat dan daerah idealnya bisa gerak cepat menangani kemungkinan terjadinya kenaikan bahan pangan jelang Ramadan, sebab persoalan pangan merupakan hal yang bernilai penting untuk diwaspadai mengingat memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas,2023), stok beras sampai akhir April 2023 diprediksi mencapai 9,1 juta ton. Sementara jagung 5,95 juta ton, kedelai 224.289 ton, bawang merah 15.875 ton, bawang putih 5.928 ton, cabai besar 62.842 ton, cabai rawit 62.426 ton, daging lembu 58.164 ton, daging ayam ras 236.365 ton, telur ayam ras 1.046 ton, gula konsumsi 562.114 ton dan minyak goreng 352.867 ton. Itu artinya, secara prinsip dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan Lebaran ketersediaannya masih sangat cukup, namun demikian tantangannya adalah harga-harga.
Terlebih, berdasarkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap 514 Pemda baik di kabupaten/kota, diketahui sebanyak 173 Pemda belum melakukan upaya konkret. Untuk itu, sudah semestinya semua Pemda melakukan upaya konkret menangani inflasi agar dapat membantu pemerintah pusat dengan memberikan dukungan data mengenai perkembangan harga dan penanganan inflasi di daerah masing-masing. Upaya tersebut agar ada korelasi bahwa jika terjadi kenaikan barang dan jasa, maka pihak yang akan disalahkan publik bukan hanya saja pemerintah pusat, melainkan juga daerah. Oleh karena itu, Pemda perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi persoalan kemungkinan terjadinya kenaikan bahan pangan jelang Ramadan.
Gumoyo Mumpuni Ningsih
Dosen Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
