Surabaya, Bhirawa
Kota Surabaya menjadi salah satu daerah di Jatim yang sampai akhir semester satu tahun anggaran 2021 yang belum menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) .
Dalam data Ditjen Bina Keuangan Daerah ,Kementerian Keuangan tertanggal 15 Juli 2021, disebutkan ada empat pemerintah daerah di Jatim yang realisasi penyaluran BTT dan Bansos APBD 2021 , penyaluran Bantuan Sosial masih 0%.
Keempat daerah tersebut adalah Kota Surabaya, Kabupaten Situbondo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Mojokerto. Dalam laporan Ditejen Keuangan yang merupakan hasil dari laporan setiap pemerintah daerah kepada Kementerian Keuangan juga menyebut anggaran Bansos kota Surabaya menjadi yang terendah dari 37 kabupaten /kota di Jatim, yaitu Rp 64,5 juta (lihat tabel,red).
Legislator DPRD Surabaya, Imam Syafii dikonfirmasi mengaku akan segera melakukan konfirmasi dengan Pemkot Surabaya terkait data tersebut dan menyatakan mendesak pemerintah di semua jajaran pemerintah, baik pusat, propinsi maupun kota untuk mempercepat realisasi pemberian Bansos.
“Apalagi di lapangan ditemukan masih banyak warga terdampak Covid-19 belum menerima bantuan apapun. Masyarakat sudah cukup lama menderita secara ekonomi akibat kebijakan pemerintah terkait penanganan virus mematikan tersebut” , terang legislator Partai Nasional Demokrat tersebut.
Imam mengaku sangat menyayangkan kelambanan Pemkot Surabaya menyalurkan bantuan sosial pada masyarakat sebagai bentuk bantuan negara pada rakyat saat pendemi. “saat ini tidak sedikit masyarakat tidak bisa makan karena kehilangan mata pencaharian mereka. Urusan perut mereka,” ujar mantan pemred televisi swasta di Jatim ini, tidak bisa ditunda lebih lama lagi.
“Sebaiknya bansos secepat cepatnya kepada mereka yang membutuhkan. Kalau tidak mereka akan sakit karena kelaparan. Atau, karena terpaksa mereka melakukan perbuatan kriminal demi mempertahankan hidup. Seperti diajarkan agama: Kemiskinan mendekatkan ke kekufuran,” tegas legislator yang juga aktifis NU ini.
Sampai berita ini diturunkan, konfirmasi kepada Dinas Sosial Pemerintah kota Surabaya belum dijawab.
Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Survei dan Penelitian Jejak Cendekia, Lasiono menyebut munculnya data tersebut menunjukkan Pemkot Surabaya tidak punya rasa kemanusiaan. Menurutnya Bansos , sekecil apapun itu, saat ini dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi pandemi yang menyebabkan pembatasan kegiatan ekonomis masyarakat.
“Intinya masyarakat saat ini banyak yang menahan lapar karena penghasilannya sangat berkurang. Bansos menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah untuk menangani kekurangan masyarakat ini. Lha kok malah tidak segera direalisasikan , padahal anggaran ada. Apa ini namanya bukan rasa kemanusiaannya tidak ada,,” terang Lasio.
Terkait hal ini pula , Lasio menyerukan transparansi oleh Pemkot Surabaya dalam anggaran bansos dan refocusing anggaran terkait Covid-19 pada umumnya. “Kalau anggarannya ada yang berarti dianggarkan , kok realisasinya nol persen sampai semester pertama. Dikemanakan,” tegasnya. [gat]
