Gubernur Khofifah bersama Kepala BNPB Doni Monardo dan Menkes RI Budi Gunadi saat berkunjung memantau perkembangan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, Madura dan juga menyaksikan pelaksanaan tes swab di Kabupaten Bangkalan, Selasa (8/6).
Pemprov Jatim, Bhirawa
Tradisi toron alias mudik bagi warga Madura saat hari raya Iduladha diharapkan tidak dilakukan tahun ini karena peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan hingga memenuhi layanan kesehatan yang tersedia.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengimbau, masyarakat Bangkalan saat Iduladha ada tradisi toron untuk saat ini bisa menundanya. Sebab, suasana saat ini tidak cukup kondusif untuk melaksanakan silaturahmi dengan cara bertemu secara langsung apalagi berkumpul-kumpul.
“Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan Covid-19 segera membaik. Untuk tradisi tertentu memang kita harus sabar dan menunda sementara,” ujar Khofifah saat melakukan kunjungan di Bangkalan bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Selasa (8/6).
Ia menjelaskan, dari hasil tes PCR yang dilakukan kepada 99 warga Bangkalan ada 46 yang terkonfirmasi positif. Sebanyak 17 di antaranya ternyata memiliki CT di bawah 25. Ia langsung meminta agar dilakukan genome sequencing di ITD Unair. Ini untuk melihat kemungkinan adanya strain lain yang terkonfirmasi pada pasien ini.
“Hal ini sesungguhnya sudah menjadi SOP Pemprov Ketika melihat urgensi tertentu. Pak Bupati juga sudah menyiapkan dua titik penyangga di Bangkalan. Yakni di Balai Diklat dan BLK, Pemprov menyiapkan di kantor BPWS kaki Suramadu,” ujar Khofifah.
Pihaknya mengaku, sejak Kamis sudah melakukan rakor dengan Pangdam di Makodam V Brawijaya. Pihaknya telah melakukan identifikasi terhadap peningkatan BOR RS yang sudah di atas 60 persen. Kemudian pihaknya meminta agar dilakukan relaksasi, kebetulan dari Bangkalan ke Surabaya berjarak cukup dekat sehingga bisa segera dirujuk pasiennya.
“Pokoknya tidak boleh ada pasien yang masuk RS dengan BOR yang telah mencapai 80 persen. Bukan ditolak tetapi dirujuk,” ujar Khofifah.
Karena, lanjut dia, masing-masing RS rujukan memiliki RS penyangga, maka diputuskan oleh tim dengan menunjuk enam RS penyangga di Surabaya. Dua RS di antaranya adalah milik Pemprov Jatim, yakni RSUD dr Soetomo dan RSU Haji. “RSUD dr Soetomo ini alatnya lengkap, dokternya komplit dan BOR-nya sudah sangat rendah. Jadi memungkinkan bisa dijadikan sebagai rujukan utama,” terangnya.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan tambahan tenaga kesehatan. Sebab, tekanan kapasistas di RS dan terhadap tenaga kesehatannya harus dikurangi.
Kemenkes telah berkordinasi dengan IDI agar mengirim tenaga dokter ke Bangkalan sekaligus sudah berkordinasi dengan pusat Pendidikan Kesehatan di Surabaya untuk mengirim perawat. Kemenkes juga mengirimkan 30 ventilator serta persediaan vaksinasi dan obat-obatan.
“Masih menunggu jumlah pastinya. Perhitungan saya untuk dokter sekitar 10, sedangkan Nakes yang penting adalah tenaga tracer di Puskesmas. Ada lima Puskesmas kali empat perawat, sehingga butuh sekitar 20 perawat,” ungkap dia.
Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan, pemerintah berupaya maksimal memberikan pendampingan dan penguatan terhadap penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan. Namun, di samping itu optimalisasi peran dan fungsi dari posko PPKM Mikro yang untuk pencegahan harus Kembali diperkuat dalam menerapkan protokol Kesehatan (Prokes). “Para tokoh masyarakat serta para ulama’ juga kita ajak untuk mendorong masyarakat agar patuh terhadap protokol Kesehatan,” pungkas Doni Monardo.
Sementar itu meledaknya kasus Covid-19 di Bangkalan sudah diprediksi oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim. “Kasus Covid-19 yang meledak di Bangkalan dari segi berita memang mengagetkan dan dari segi ilmu sudah bisa kita memprediksikan,” kata Ketua IDI Jatim dr. Sutrisno Sp.OG .
Menurut dia, beberapa hari lalu memang rumah sakit di Bangkalan kuwalahan, sehingga banyak kasus sampai di lockdown. Ia pun menjelaskan cukup banyak tenaga kesehatan yang terpapar dengan sumber yang tidak jelas.
Pihaknya berharap kasus di Bangkalan tidak menyebar ke yang lain. Bahkan, ia mengaku, IDI Jatim sudah menggelar rapat bahwa Sampang, Pamekasan dan Sumenep masih tenang. “Begitu juga dengan Surabaya dan Sidoarjo juga tenang. Artinya bahwa masalah telah terlokalisir di Bangkalan,” katanya. [tam.geh]
