Harus ada Kebijakan Pemerintah untuk Mendorong Ekonomi Kerakyatan

Dr Ratnawati, SE MM

Dr Ratnawati, SE MM
Dampak Covid 19, sangat terasa pada ekonomi masyarakat. Untuk membangkitkanya kembali diperlukan kebijakan Pemerintah, agar ekonomi masyarakat bisa kembali bangkit.
Wakil Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardhana Dr Ratnawati, SE MM mengemukakan, keterpurikan ekonomi saat ini diperlukan kebijakan Pemerintah.
Kebijakan yang dimaksud Ratnawati, menyangkut kelancaran distribusi, dan pembukaan kembali jalur angkutan antar daerah. Serta stimulus bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
“Transportasi menjadi persoalan penting, karena ini akan mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Makanya kebijakan membuka kembali moda transportasi, antar daerah sudah sangat tepat,”tuturnya.
Ia menyebut, dengan pembukaan kembali moda tranportasi akan memudahkan masuknya pasokan barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Sehingga ada transaksi antar masyarakat.
Selain itu, restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha kecil menengah, harus segera direalisasikan. Jika itu terlambat dilakukan, akan membebani pelaku usaha, yang beberapa bulan ini usahanya terhambat karena Covid 19.
“Saya kira restrukturisasi menjadi jalan tengah yang harus dipertimbangkan Pemerintah daerah, maupun pihak perbankkan. Yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, dapat direspon dan direalisasikan kebijkan tersebut,”tambahnya.
Pandangan dia, saat situasi seperti ini sudah banyak pusat bisnis dimasyarajat yang dalam situasi sulit banyak hotel dan rumah makan yang sudah merumahkan karyawanya.
“Adanya potensi meningkatnya angka pengangguran dan kemisikinan akibat krisis ekonomi. Anjuran social distancing oleh Pemerintah, berdampak rumah makan dan hotel meliburkan diri,”sambungnya.
Sejumlah perusahaan juga banyak yang tutup, banyaknya bahan baku yg sulit didapat sehingga kapasitas produksi mengalami penurunan.
Secara otomatis akan mengakibatkan terhambatnya distribusi yg mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan banyak usaha-usaha kecil yang merugi.
Tidak hanya masyarakat, pemerintah juga menerima kerugian yang signifikan. Potensi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari pajak dan retribusi.
Seperti diketahui bahwa pajak merupakan fungsi budgeter dimana sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, kata dia adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka menanggulangi wabah Covid 19.
“Bantuan kesehatan pada masyarakat kecil. sangat diperluakan, sosialiasasi hidup bersih, selalu menggunakan masker, cuci tangan dan handsanitazer harus disiapkan, disemua sudut pusat kegiatan ekonomi masyarakat,”tambahnya.
Langkah kedua, lanjutnya, meningkatkan ketahanan dunia usaha terutama dalam menghadapi New Normal dengan berbagai protokol kesehatan yg tetap dijalankan dengan membuka kembali berbagai sektor usaha dan perdagangan.
Sedangkan langkah ketiga, kebijakan pelonggaran pajak untuk meningkatkan ketahanan dunia usaha ditengah wabah terutama sektor menengah, apabila dunia usaha kuat dalam menghadapi wabah maka pemulihan ekonomi setelah wabah Covid 19 akan lebih cepat.
Pengaruh pembangunan daerah dengan adanya wabah covid, terjadi penurunan pada kinerja pertumbuhan ekonomi terutama transportasi, retail dan manufaktur, serta penurunan aliran modal. [mut]

Tags: