Foto: ilustrasi
Jakarta, Bhirawa.
Peningkatan pembangunan yang akan diawali dari pelosok tanah air dan perbatasan, sejalan dngan konsep Trisakti Bung Karno. Yang oleh pemerintahan Jokowi-JK dituangkan dalam 9 program kerjanya atau Nawacita. Implementasinya adalah mewujudkan politik anggaran di setiap desa seluruh Indonesia. Sedang untuk pelaksanaan nya, diterbitkanlah UU Desa nomor 6 tahun 2014, sebagai payung hukum untuk mensejahterakan dan mening katkan kualitas hidup rakyat desa.
“Komitmen pemerintah dalam mewujudkan Nawacita, maka desa harus berdaulat secara ekonomi. Untuk itu perlu ada revolusi ekonomi desa, yakni meningkatkan produksi desa dalam berbagai programnya. Dengan cara mengembangkan ekonomi desa secara berkelanjutan,” papar Ketua fraksi PDIP DPR RI, Olly Dondokambey usai peluncuran buku “Membumikan Trisakti Melalui Nawacita”, di pressroom DPR, Jumat (2/10). Hadir pengamat politik nasional dari UI Bonny Hargens, wartawan senior Kompas Osdar, relawan Jokowi Michael Umbas dan Seken Golkar Bambang Susatyo.
Olly lebih jauh, konsep Trisakti Bung Karno yang pro rakyat adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya, perlu digalakkan untuk pembangunan desa. Berdaulat dalam bidang politik, berarti setiap desa bisa melakukan politik anggaran desa. Mandiri di bidang ekonomi, bila setiap desa bisa mengentaskan diri dari kemiskinan. Dengan cara me-revolusi ekonomi desa, yakni meningkatkan produksi semua sumber daya desa. Sedang berkepribadian dalam budaya adalah mengembangkan potensi budaya nasional, khususnya budaya yang sudah ada didesa.
“Pembangunan desa yang berdau lat secara budaya, adalah memperta hankan nilai-nilai budaya yang telah ada. Seperti, budaya gotong-royong, solidaritas terhadap sesama dan ter hadap alam beserta lingkungan sekitarnya,” jelas Olly.
Sementara, Bambang Susatyo mengkritisi setahun pemerintahan Jokowi-JK. Dia mencemaskan paket ekonomi I, II dan III yang diluncurkan pemerintah, tetap tidak bisa menghen tikan menanjaknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Jika demikian halnya, maka pelambatan perekono mian dunia akan terus menggerogoti perekonomian Indonesia. Sembilan program kerja yang dikemas dalam Nawacita, khususnya hal berdikari dalam ekonomi, tak terwujud, hanya angan-angan belaka.
“Dalam konteks Nawacita, di bebe rapa peristiwa, ternyata pemerintah telah mangkir dari tugas membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Melemahnya nilai tukar rupiah yang tidak dapat dibendung, adalah gambaran kekurang mampuan pejabat prekonomian.”papar Bambang
Dikatakan, salah satu cara agar pembangunan tetap berjalan tanpa mempersoalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (yang terus merosot), adalah menarik masuk investor asing. Untuk ber-investasi di berbagai proyek, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Hanya saja, harus di- waspadai agar investor asing tidak menguasai sektor-sektor strategis.
“Kemandirian ekonomi hanya bisa terwujud jika pemerintah fokus dalam pmbangunan yang melibatkan rakyat. Serbuan tenaga kerja asing dari China, adalah salah satu bentuk ketidak mandirian ekonomi, kita. Bila hal ini dibiarkan dan sektor trategis dikuasai asing, kemandirian ekonomi hanya slogan kosong,” tandas Bamsut (panggilan akrabnya di DPR). [Ira]
