Rapat Koordinasi Pendamping Pemberdayaan Masyarakat yang digealr di Surodiningrat Pemkab Jombang, Selasa (14/3).
Jombang, Bhirawa
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko mengatakan anggaran yang turun ke desa semakin besar, karenanya pihaknya meminta Pendamping Desa Pemberdayaan untuk mengawal dengan serius. Hal ini disampaikan Bupati saat Rapat Koordinasi Pendamping Pemberdayaan Masyarakat yang digealr di Surodiningrat Pemkab Jombang, Selasa (14/3).
“Anggaran yang turun ke desa DD saja sebesar Rp 224 Milyar, ditambah Alokasi Dana Desa sebsar Rp 119 milyar belum dana bagi hasil pajak yang nilainya 13 milyar,”ujar Bupati Nyono yang hadir bersama Wabup Hj Mundjdiah Wahab dan juga Sekdakab Ita Triwibawati.
Karenanya, diperlukan pengawalan terhadap pemerintah desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya. Agar masyarakat Jombang benar benar sejahtera sebagaimana visi dan misi bupati dan wakil bupati.” Anggaran yang turun itu semua untuk mewujudkan kesejateraan masyarakat, dan tidak mungkin bias mensukseskan program Jombang sejahtera untuk semua kalau tidak ada pengawalan secara ketat. Karena penduduk di Jombang mencapai 1,4 juta jiwa yang berada di 306 desa,”bebenya.
Bupati mengaku adanya Pendamping Desa mulai Tenaga Ahli, Pendamping Desa Pemberdayaan hingga Pendamping Lokal Desa (PLD) sangat membantu pelaksanaan program pembangunan di Desa. ” Keinginan masyarakat jelas sangat banyak, sedangkan anggaran APBD 2017 sebesar 2,3 Triliun. Saya minta dibantu untuk mengawal pembangunan di desa,”imbuh Nyono menambahkan.
Apalagi, lanjut Ketua DPD Golkar Jatim ini menambahkan, dalam pengelolaan anggaran untuk tahun ini Desa sudah harus menggunakan Siskeudes yang itu bisa dipantau langsung dari pusat.” Sistem Keuangan Desa sudah harus digunakan pada tahun ini dan juga Sistem Informasi Desa juga sama diberlakukan. Kalau butuh kordinasi dengan pihak terkait saya persilahkan, silahkan para pendamping berkoordinasi, Saya akan memonitor kinerja PD dan PLD,”tandasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPD kabupaten Jombang, Darmaji mengatakan pemerintah desa harus sudah menyelesaikan APBDes akhir bulan Maret 2017. ” Ini butuh waktu cepat, mulai besuk kita sudah harus kerja keras, perdes APBDes harus selesai akhir bulan ini. Maka butuh pengawalan, terutama untuk Siskeudes,”pungkasnya. [rur]
