Suasana penyaluran BLT Inflasi Tahap II serta Insentif Lansia dan Insentif Disabilitas di Kantor Desa Bulukerto dan Sumbergondo, Senin (8/5)
Optimalkan pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kota Batu lebih pro aktif mendatangi kawasan pedesaan. Senin (8/5) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu mendatangi warga di Desa Bukukerto dan Sumbergobdo.
Di kedua desa ini dinsos menyalurkan bantuan sosial dan ekonomi dengan menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Inflasi Tahap II. Diharapkan dengan menyalurkan langsung BLT kepada warga di pedesaan bisa lebih mengoptimalkan pengendalian inflansi daerah.
Dalam penyaluran BLT ini Dinsos Kota Batu menyasar keluarga pra sejahtera yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Selain itu, diberikan pula insentif untuk para lansia dan penyandang disabilitas. Dan penyaluran bansos yang berlangsung di dua desa ini ditinjau langsung Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai.
Saat melakukan peninjauan di Kantor Desa Sumbergondo dan Kantor Desa Bulukerto, Pj Wali Kota didampingi Kepala Dinas Sosial, Camat Bumiaji, dan dua kepala desa yabg dikunjungi. Tak hanya meninjau, Aries juga berdialog dengan masyarakat setempat. Bahkan, untuk lansia yang tidak bisa datang ke Kantor Desa, Aries yang mengunjungi dan memberikan bantuan secara langsung.
“Penyaluran BLT Mitigasi Inflasi kali ini merupakan tahap ke-2. Jumlahnya Rp600.000 dan telah diberikan di tahap 1 sebesar Rp400.000. Sehingga pada penyaluran tahap 2 ini yang diberikan adalah sebesar Rp200.000,” ujar Ririk Mashuri, Kadinsos Kota Batu, Senin (8/5).
Dinsos juga menyisir warga yang tidak terjaring dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bisa menerima BLT inflasi. Dinsos melakukan pendataan kembali ke warga yang benar-benar membutuhkan dan belum tercatat di DTKS.
Dalam pendataan kembali ada 3.239 KPM DTKS yang tidak menerima bantuan lainnya. Kemudian dinsos melakukan seleksi ketat untuk memastikan penerima belum menerima bansos lainnya.
“Awalnya kami mencatat 4.174 KPM penerima BLT inflasi. Setelah verifikasi lapangan, dilakukan pencoretan jadi 3.239 KPM,” jelas Ririk.
Ririk menerangkan pencoretan KPM tersebut dikarenakan penerima telah meninggal dunia, warga bersangkutan sudah mulai mandiri secara ekonomi, hingga mutasi dokumen kependudukan atau pindah.
Ke depan, pemberian BLT pengedalian inflasi akan diputuskan di rapat pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara Nasional. Sedangkan untuk insentif lansia dan disabilitas adalah program untuk menjamin kesejahteraan kelompok ini di Kota Batu. Dan bantuan ini akan diberikan secara terus menerus dengan besaran Rp500.000 per bulan.
“Saat ini, diserahkan insentif lansia dan disabilitas selama 3 bulan. Jadi, setiap KPM menerima 1,5 Juta,” tandas Ririk.(nas.gat)
