Diskusi ‘Peran Media dalam Menanggulangi Perundangan pada Anak’ di Yogyakarta, Jumat (27/10/2023) malam.
Kepala Biro Pemberitaan Setjen DPR RI Indra Pahlevi mengatakan, pimpinan DPR sudah geram melihat kasus Perundungan anak yang terus terjadi di Tanah Air. Terlebih, terlihat lebih meningkat kejadiannya setelah UU Perlindungan Anak sudah disahkan.
“Pimpinan DPR itu sebenarnya, kalau boleh dibilang geram bahasa saya. Kok masih ada sih hari ini kondisi seperti ini? seperti gunung es, jangan-jangan ada satu berita, maka akan muncul berita-berita lain seperti kekerasan seksual,” kata Indra dalam diskusi ‘Peran Media dalam Menanggulangi Perundangan pada Anak’ di Yogyakarta, Jumat (27/10/2023) malam.
Menurutnya, mungkin salah satu faktornya adalah terkait dengan kesadaran anak-anak generasi milenial, terutama generasi Z yang telah terdistorsi oleh berbagai aspek dari luar. Terlebih, di era yang serba digital ini arus informasi begitu mudahnya di akses dari sebuah smartphone.
Berita Terkait : Marak Perundungan Anak, Komisi X DPR: Seluruh Pihak Harus Berperan Aktif
“Apa yang disebut dengan bapak Idham Samawi tadi, kesadaran kita dalam bernegara terutama anak-anak kita generasi milenial dan terutama generasi Z. Itu karena distorsi atau pengaruh dari banyak sudut, belahan dunia dan sebagainya. Itu berpengaruh terhadap kejadian seperti ini (Perundungan-red),” tambah Indra.
Untuk itu, khususnya di Biro Pemberitaan DPR RI, sering menjadikan isu perundungan anak sebagai agenda setting dalam setiap rapat redaksi. Hal itu dikatakan Indra sebagai ikhtiar agar isu perundungan anak ini selalu menjadi perhatian semua pihak.
“Kami di Biro Pemberitaan sering menjadikan isu ini beberapa kali dalam rapat redaksi kami, dan menjadikan agenda setting kami. Maksudnya tentu adalah itu juga, teman-teman sebagai rilis kami. Itu bagian dari ikhtiar kami di Biro Pemberitaan juga, membuat agenda setting itu supaya menjadi perhatian bagi semua pihak,” terangnya.
Berita Terkait : Soal Penetapan Tersangka Suap Basarnas, Alex: Itu Kekhilafan Pimpinan
Bahkan, di Komisi X DPR RI sendiri telah menyuarakan perlunya pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dihidupkan kembali untuk mengatasi masalah bullying atau Perundungan anak ini.
“Misalnya ada Pak Wakil Ketuanya, mengatakan itu bahwa apakah perlu pelajaran PMP dihidupkan lagi untuk mengatasi bullying ini. Atau Pak Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi X juga mengimbau kepada orang tua, pentingnya faktor perhatian dan pendidikan di lingkungan keluarga,” tambah Indra.
Pada kesempatan yang sama Anggota Komisi I DPR RI, Idham Samawi mengatakan, peran DPR tidak hanya sebatas persoalan perundungan anak saja. Akan tetapi banyak hal untuk menuju NKRI yang lebih baik.
Berita Terkait : Ada “Anak Emas” dalam Pengisian Jabatan Pimpinan MA? Begini Saran Pengamat
“Bagaimana ketika transformasi media, dari media cetak, radio ke televisi, dan digital saat ini, ini nggak mudah ke depannya. Sehingga peran DPR RI tidak hanya soal perundungan terhadap anak. Tapi, banyak hal untuk menatap NKRI yang lebih baik,” tuturnya.
Politisi PDIP dari dapil Yogyakarta ini pun mengajak media untuk ikut berperang dan melawan konten-konten yang bisa memengaruhi perilaku anak. Khususnya dalam persoalan perundungan anak yang kian marak belakangan ini.
“Jadi, kalau sekarang ini yang terkait hal-hal perundungan tadi misalnya ada lima konten yang ada di media digital. Bagaimana temen-temen media? Kalau perlu 50 untuk meng-counter terhadap kegiatan yang tadi berkaitan dengan perundungan anak. Karena anak-anak ini pada saatnya akan menjadi calon-calon pemimpin, mestinya harus kita selamatkan dengan segala daya upaya,” pungkasnya. (Ira.hel
