Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia Eko Pratama
Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia Eko Pratama menilai rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan memperberat beban rakyat.
“Rencana kenaikan harga BBM subsidi ini tentu saja akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Kenaikan BBM akan disusul oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya,” katanya kepada Bhirawa, Selasa (30/8) kemarin.
Eko mengungkapkan seharusnya pemerintah jujur pada masyarakat. Menurutnya, rencana kenaikan harga BBM tidak hanya dipengaruhi harga minyak dunia yang tinggi, tetapi juga ada persoalan penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. “Sudah menjadi rahasia umum pergeseran peruntukan BBM subsidi itu di lapangan, bocornya untuk apa saja, sudah salah urus dari dulu-dulu,” tambahnya.
Eko mencontohkan BBM bersubsidi jenis Solar untuk nelayan. Penerima manfaat kerap menemui kesulitan mengakses BBM subsidi. “Kita ambil satu contoh, subsidi Solar untuk nelayan. Banyak kami temukan keluhan dari nelayan sulitnya dapatkan Solar. Selain sulit, sampai ke tangan nelayan kerap kali didapati dengan harga jauh di atas harga Solar subsidi. Padahal itu jelas Solar subsidi untuk nelayan. Apalagi belum waktunya habis, Sentra Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), sudah kosong, biasanya bergeser ke pihak ketiga. Itu baru case nelayan, belum lagi yang lain kan,” tandasnya.
Eko menyarankan pemerintah pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan BBM subsidi. Pemerintah lebih baik fokus pada penataan pendistribusian seperti peningkatan pengawasan di lapangan, perhitungan kuota, dan memberantas para mafia migas. “Setelah semuanya tertata baik, baru kemudian bicara soal pengurangan subsidi untuk mengurangi Beban APBN,” tambahnya.
Eko juga menyampaikan hendaknya Presiden Joko Widodo bersikap tegas pada badan atau lembaga yang sudah ditugaskan mengurus BBM. “Contohnya seperti BPH Migas yang berfungsi untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, segera dievaluasi. Kalau badan ini bekerja dengan baik, masalah seperti kebocoran subsidi, kurangnya ketersediaan BBM ini tidak akan terjadi. Tingkatkan sinergitas antar badan atau lembaga, maksimalkan MoU yang sudah dibuat. Kalau tidak juga sehat bubarkan saja,” pungkas Eko. [geh.wwn]
