Wakil ketua DPRD Surabaya , Reni Astuti
Wakil ketua DPRD Surabaya , Reni Astutimengingatkanpemerintahkota Surabaya Untukmemperhatikanpemerataanpertumbuhanekonomihinggabisasemakinberefekmensejahterakanmasyarakat.
Statemen inidisampaikan Reni sebagaicatatanatasLaporanKeteranganPertanggungjawabanPemkot Surabaya tahunanggaran 2021 yang disampaikandalamsidangparipurna pekan kemarin.
Menurut Reni, Selasa (21/3) ,dalampengantar LKPJ pemkot Surabaya tahunanggaran 2021 dilaporkan Kota Surabaya mengalamipertumbuhanekonomi yang sangat signifikansebesar 9,14 % atauberada di angka 4,9% di tahun 2021 dibandingkantahun 2020 yang di angka minus 4,8%.
Pertumbuhanekonomi yang signifikanini, lanjut Reni harusdipastikantersebarmeratakesemuamasyarakathinggameningkatkankesejahteraanmasyarakat Surabaya , karenaangka parameter kesejahteraanmasyarakatmasihadaaspek yang belumsejahtera.
Dalam LKPJ yang sama, lanjut Reni, di aspekkesejahteraanmasyarakat, Pemkot Surabaya melaporkanmasihadasekitar 152.490 jiwapenduduk Surabaya yang menurut BPS masihberada di level miskin.
“Angka kemiskinan naik ke 5,23% ,meski tipis dan bisadimaklumikarenaefekpandemi, namunangkainiharusdiatensisebagaimasihadanyamasyarakat miskin yang harusdiangkatkesejahteraannya oleh pemerintah,” terangnya.
Masih dalamaspek yang sama, lanjut alumnus ITS ini, Pemkotmelaporkanadapenurunan tipis angkapengangguranterbuka (APT) dari 9,79 di tahunsebelumnyamenjadi 9,6 di tahun 2021. Namun, lanjut Reni, angka APTinimasihjauhdarikondisi normal sebelumpandemi yang hanya di angka 5,79 di tahun 2019.
“Makadariperbandinganangka di parameter kesejahteraanmasyarakat dan angkapertumbuhanekonomi, makapemerintahkota Surabaya harusmemastikanpertumbuhanekonomibisadinikmati oleh semuamasyarakat Surabaya untukmeningkatkankesejahteraannya,” tuturpimpinan DPRD Surabaya asal PKS ini.
Untukitu, Reni yang ditemui di ruangannyakemarinmendorongpemkot Surabaya untukmelakukanpenanganankemaiskinan dan penganggurandenganlebihsignifikandenganmelakukansinkronisasi data dari BPS dan data masyarakatBerpenghasilanrendah(MBR) yang dimilikiDinsos Surabaya.
“Jadi harusdipastikanangka 152.490 jiwamasyarakat miskin inisiapa dan berada di mana, hinggakebijakan yang akandiberikanbisatepatsasaran. Ini juga terkiatdenganangkapengangguran yang masihcukuptinggi, ” kata Reni.
Sinkronisasiini, lanjutReni, bisamenjadi basis anlisiskebijakantiga pilar kesejahteraanmasyarakatPemkot Surabaya yang akansegeradilaksanakan, antaranyapemerataankesempatankerja, penciptaankesempatankerja dan bantuan.
“Apalagidalamwaktudekatpemkot Surabaya akansegeramelaksanakan program padatkarya dan peningkatankapasitas UMKM, dengansinkronisasi data inidiharapakankebijakanbisatepatsasaranhinggapemerataanpertumbuhanekonomibisadilakukan,” ttutupnya. [gat.hel]
