Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Rohani Siswanto
Peristiwa perampokan dan penyekapan yang terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso pada Senin (12/12) dini hari membuat DPRD Jatim angkat suara. Sebab, kawanan perampok disebut membawa kabur uang tunai plus perhiasan senilai Rp 400 juta.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Rohani Siswanto menyebut, jika merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, bahwa penegak perda harus mampu berbenah dan memaksimalkan kewenangan yang diberikan.
“Kejadian ini seharusnya dijadikan momentum untuk seluruh Satpol PP di seluruh Jawa Timur bahwa salah satu tugasnya memang pengamanan. Sehingga seharusnya personil yang ditempatkan di objek vital pemerintahan memang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas pengamanan baik dalam hal bela diri dan sarana penunjang lainnya,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (13/12).
Menurut politisi Gerindra ini, pemkab/pemkot di Jatim Satpol PP mempunyai pasukan elit seperti di pusat ada Paspampres. “Jadi, jangan asal comot saja orang-orang yang menjaga tempat vital pemerintah daerah,” jelasnya.
Kedua, lanjut Rohani, pengamanan ini sudah waktunya terintegrasi oleh sistem. Pasalnya, penjagaan tersebut masih bersifat tradisional. Ia justru menyarankan untuk membuat tombol early warning sistem di tempat-tempat vital pemerintahan daerah yang terintegrasi dengan TNI dan Polri.
“Sehingga mereka tidak harus selalu memberikan bantuan secara fisik, tapi cukup memantau melalui sistem. Sebab, tugas TNI dan Polri itu banyak. Jadi saya sangat berharap Satpol PP diberdayakan secara maksimal tentunya dengan dibekali anggaran yang mencukupi,” pinta Rohani.
Sementara, Dosen Sosiologi Hukum Fisip Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr Umar Sholahudin, justru mengkritisi peristiwa penyekapan Wali Kota Blitar di rumah dinasnya. Menurutnya, apakah uang ratusan juta itu uang pribadi atau uang dinas.
“Itu uang untuk apa ? apakah untuk keperluan pribadi atau kedinasan Wali Kota? Kenapa uang ratusan juta ditaruh di rumah dinas, tidak disimpan di bank yang lebih aman?,” ungkapnya.
Umar pun heran rumah dinas pejabat daerah sampai kemalingan bahkan terjadi penyekapan beserta petugas Satpol PP yang menjaga. “Bagaimana selama ini pengamanan rumah dinas Wali Kota. Bisa dibilang ini adalah kecerobohan dan kecolongan aparat polisi atau aparat Satpol PP. Rumah dinas kok tidak aman,” tanya dia.
“Kenapa sampai terjadi, ini perlu penyelidikan LBH mendalam dari aparat kepolisian. Patut diduga maling atau perampok sudah mencapture rumah dan kondisi rumah, termasuk adanya uang ratusan juta itu. Sekali lg perlu investigasi LBH dalam dan menyeluruh,” tandasnya.
Untuk diketahui, aksi perampokan dan penyekapan terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso, pada Senin subuh kemarin, 12 Desember 2022. Pelaku yang berjumlah empat hingga lima orang disebut melumpuhkan anggota Satpol PP Kota Blitar yang berjaga sebelum merangsek masuk.
Santoso dan istrinya yang berada di sana pun sempat mengalami penyekapan. Kawanan perampok disebut sempat mengancam Santoso dan istrinya dengan senjata tajam agar mereka ditunjukkan tempat penyimpanan barang berharga.
Pelaku berhasil menggondol uang dan perhiasan dengan total nilai sekitar Rp 400 juta. Wali Kota Blitar Santoso dan istrinya tak mengalami luka fisik serius, akan tetapi mereka disebut mengalami trauma. [geh]
