Serap Aspirasi, Pemkab Sumenep Gelar Forum Konsultasi Publik

Wabup Sumenep, Hj. Dewi Khalifah saat membuka acara forum konsultasi publik

Pemkab Sumenep, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar forum konsultasi publik sebagai awal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun 2023 di salah satu ruang pertemuan di Pemda setempat.

Salah satu tujuannya untuk menyerap aspirasi atau mendapatkan masukan dari masyarakat. Sebab, dalam forum tersebut, selain dari unsur pemerintah, juga hadir dari akademisi, perwakilan organisasi keagamaan dan jurnalis.

Forum konsultasi tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sumenep, Hj. Dewi Khalifah. Dalam sambutannya, perempuan yang akrab disapa NYI Eva itu mengatakan, forum konsultasi ini merupakan salah satu tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), musrembang di kecamatan-kecamatan dan tingkat kabupaten.

“Hari ini pemerintah daerah menggelar forum konsultasi publik, penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah 2023,” kata Wabup, Kamis (3/2).

Ia menyatakan, tujuan dari konsultasi publik ini untuk menjaring aspirasi terhadap prioritas pembangunan kabupaten Sumenep tahun depan. Dengan menjaring aspirasi, Sumenep bisa unggul, mandiri dan sejahtera.

Penyusunan RKPD tahun 2023 ini harus lebih cerdas karena berada dalam kondisi Pandemi, guna pemulihan sendi-sendi ekonomi masyarakat yang selama ini tampak lesu dan berdampak pada daya beli masyarakat.

“Juga perlu diprogramkan ygan bisa meningkatkan IPM di Sumenep,” jelasnya. Wabup juga menilai, meski selama ini dalam kondisi Pandemi, pertumbuhan ekonomi Sumenep terus naik dan ini perlu terus dipacu melalui program pemerintah.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan sektor pariwisata dan peningkatan investasi guna mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam perekonomian.

“Melalui potensi yang ada kami akan menyusun program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, masukan masyarakat sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Meski ekonomi masyarakat sudah mulai naik, tapi Sumenep masih berada di nomer tiga tingkat kemiskinan di Jatim. Hal itu perlu kreatif lagi untuk menentukan program. “Program pemerintah harus terus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Program harus benar-benar dikaji,” imbuhnya. [sul.dre]

Tags: