Puspa Agro salah satu anak perusahaan PT Jatim Graha Utama (JGU) yang bergerak di bidang pasar induk agrobis dinilai tidak bisa bekerja maksimal karena produknya sulit menembus BUMD maupun BLUD.
Komisi C Kritisi BUMD dan BLUD di Jatim
DPRD Jatim, Bhirawa
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemprov Jatim mendapat sorotan tajam dari Komisi C DPRD Jatim. Pasalnya, kontribusi perusahaan pelat merah tersebut belum signifikan mampu mengangkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tengah mengalami krisis.
Dalam rapat dengar pendapat dengan komisi bidang keuangan DPRD Jatim, diketahui bahwa akar persoalan minimnya sumbangsih PAD dari BUMD dan BLUD milik Pemprov Jatim adalah lemahnya sinergitas antar BUMD dan BLUD. Padahal dengan sinergitas yang baik, PAD dari BUMD dan BLUD dipastikan bisa meningkat secara signifikan.
“Kami beri deadline dua bulan agar antar BUMD maupun BLUD bisa menyinergikan potensi yang mereka miliki dengan prinsip saling menguntungkan sehingga kontribusi terhadap PAD bisa meningkat. Jika tidak, maka Komisi C akan memaksa,” tegas Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio, Selasa (20/10).
Menurut politisi asal Partai Demokrat ini, di tingkat pemerintahan pusat sinergi antar BUMN itu sudah lazim dilakukan. Namun, di tingkat pemerintahan daerah hal itu justru jarang dilakukan oleh BUMD maupun BLUD, sehingga kontribusi PAD juga minim.
“Ke depan, sumber PAD itu jangan hanya mengandalkan pada pajak dan retribusi daerah tapi juga BUMD dan BLUD,” pinta Renville.
Ia mencontohkan, Puspa Agro salah satu anak perusahaan PT Jatim Graha Utama (JGU) yang bergerak di bidang pasar induk agrobis tidak bisa maksimal, karena dalam memasarkan produknya sulit menembus BUMD maupun BLUD. Padahal, pemprov Jatim memiliki 5 rumah sakit rujukan dan 9 UPT yang setiap harinya juga membutuhkan produk-produk agrobis untuk keperluan makan dan minum.
“RSU dr Soetomo Surabaya itu kebutuhan agrobisnya mencapai hampir Rp 500 juta per hari. Tapi kebutuhan itu disuplai oleh pihak lain. Bayangkan, kalau bersinergi dengan Puspa Agro tentu BUMD Jatim bisa lebih sehat,” ungkap Renville Antonio memberi gambaran.
Selain dengan Puspa Agro, RS milik Pemprov Jatim yakni RSU dr Soetomo Surabaya, RS Saiful Anwar Malang, RS dr Soedono Madiun, RSU Islam Haji Surabaya dan RS Jiwa Menur Surabaya juga bisa bersinergi dengan PT Casa Husada, anak perusahaan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim yang memproduksi kasa dan kapas untuk kebutuhan rumah sakit.
“Padahal PT Casa Husada selama ini justru menyuplai beberapa rumah sakit swasta di Jakarta, seperti RS Cipto Mangunkusumo, RS Darmais, RS Harapan Kita dan masih banyak lagi. BUMD bisa bersinergi dengan BLUD otomatis perusahaannya menjadi sehat dan kontribusi PAD menjadi meningkat,” beber Renville.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum juga mengakui mengalami kesulitan untuk menata manajemen RS milik Provinsi Jatim, khususnya di RS dr Soetomo Surabaya pasca berubah menjadi BLUD. Bahkan posisi Dirut RS dr Soetomo berasal dari PNS di lingkungan Pemprov Jatim juga masih menyisakan pertentangan.
“Di sana memang banyak friksi antara dokter senior sehingga pemprov sulit menerapkan manajemen yang lebih transparan dan akuntabel. Kalau DPRD bisa membantu memperbaiki tentu kami juga akan mendukung,” pungkas Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo. [cty]
