Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin sampaikan sambutannya sekaligus membuka secara resmi Musrenbang RKPD Tahun 2023 di Pendopo Bupati setempat. [Ihsan Kholil/Bhirawa]
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso tahun 2023 di Pendopo Bupati setempat, Selasa (22/3).
Adapun Musrenbang RKPD di tahun 2023 ini dengan mengambil tema ‘Peningkatan Kualitas SDM dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat’.
Secara resmi Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin membuka Musrenbang RKPD Tahun 2023, yang disaksikan langsung oleh, Wakil Bupati Irwan Bahtiar Rahmat, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, serta Jajaran Forkopimda. Dan diikuti oleh stekholder terkait secara virtual.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, dan dari pihak Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember (Bakorwil V).
Bupati Salwa Arifin menyampaikan, tema Musrenbang RKPD 2023 Bondowoso diselaraskan dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur dan tema pembangunan nasional.
Yang secara makro target pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai sebesar 4,00%, persentase penduduk miskin 13,00%, tingkat pengangguran terbuka 1,86%, indeks gini 0,28 dan indeks pembangunan manusia sebesar 67,47.
Dijelaskannya, bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mencapai target tersebut adalah dengan memprioritaskan pembangunan pada, meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, nilai lebih industri pengelohan, perdagangan, pariwisata, koperasi dan usaha skala mikro.
“Serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat,” urainya.
Kata Bupati Salwa, juga meningkatkan penataan lingkungan permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat. Serta menurunkan tingkat pengangguran masyarakat, penduduk miskin dan meningkatkan kepedulian sosial.
“Mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana. Meningkatkan tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat,” terang orang nomor satu di Bondowoso ini.
Akan tetapi, upaya tersebut akan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, yang pada tahun 2023 pendapatan daerah diperkirakan sama dengan tahun 2022 namun dengan belanja wajib dan mengikat mengikat.
Sehingga kata dia, kekurangan pendanaan akan diusulkan ke Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Provinsi (APBD Prov), pihak donor. “Maupun pihak swasta melalui dana CSR sehingga target-target yang diharapkan dapat tercapai,” tandasnya. [san.dre]
