Tingkatkan Koordinasi dan Sinergitas Penanganan, Dinsos Jatim Gelar Rakor Pemanpalan JSC

Pemprov Jatim, Bhiraw
Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menggelar rapat koordinasi (rakor) Pemantapan Jatim Social Care (JSC), yang diikuti Kepala Dinsos Provinsi Jatim, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Jatim beserta jajaran, Dinsos kabupaten/kota se-Jatim Bidang Rehabilitasi Sosial, dan koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kabupaten/kota se-Jatim.

Dalam arahannya, Kepala Dinsos Provinsi Jatim Dr Alwi MHum meminta kepada JSC untuk meningkatkan kebersamaan dalam penjangkauan dan respons kasus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Guna penanganan PPKS lebih maksimal, Alwi meminta JSC untuk meningkatkan jejaring dengan stake holder dan kerja sama antar OPD. Dia juga meminta JSC meningkatkan kepekaan terhadap kasus yang muncul di masyarakat, baik melalui sosial media maupun informasi yang ada di masyarakat sekitar.

“Tolong nanti dibuatkan formula yang pas dalam melayani dan menyelesaikan penanganan masalah PPKS secara cepat dan tepat,” pintanya.

Sementara, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Jatim Sugiono menambahkan, rakor JSC ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas penanganan atau respons kasus melalui tim Dinsos Provinsi dan kabupaten/kota dengan nama JSC.

Dia memaparkan, kegiatan rakor JSC ini bertujuan untuk percepatan respons penanganan kasus yang terjadi di masyarakat, memudahkan penanganan PPKS dengan peran serta semua relawan yang ada di Jatim dan Dinas Sosial kabupaten/kota, dan mensinergikan penanganan PPKS melalui penanganan yang holistik dalam pemecahan masalahnya.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan nanti akan semakin mempermudah penjangkauan klien PPKS yang membutuhkan penanganan dengan cepat dan merespons secara cepat masalah sosial yang muncul, terutama di sosial media,” jelasnya.

Dalam rakor ini disampaikan pula materi dari sejumlah narasumber. Antara lain, narasumber dari Bappeda Provinsi Jatim yang menjelaskan secara daring tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan PPKS di Jatim.

Narasumber selanjutnya, yakni Dr Sri Untari Bisowarno M AP dari Komisi E DPRD Provinsi Jatim yang menyampaikan tentang kebijakan DPRD dalam penanganan PPKS.

Selain itu, Koordinator TKSK Provinsi Jatim Nur Soleh menyampaikan tentang TKSK Jatim Care Unit yang menjadi kepanjangan JSC Provinsi Jatim. [rac]

Tags: