Wali Kota Madiun, Maidi memimpin Rapat koordinasi bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menentukan langkah pembangunan yang tepat dalam waktu dekat, di ruang 13 Setda Kota Madiun, Selasa (25/5).[sudarno/bhirawa]
Wacana percepatan pembangunan usai lebaran di Kota Madiun terus dikebut. Rapat koordinasi (Rakor) bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipimpin Wali Kota Madiun Maidi di ruang 13 Setda Kota Madiun, Selasa (25/5). Rakor digelar guna menentukan langkah pembangunan yang tepat dalam waktu dekat.
”Ada banyak pekerjaan yang belum bisa dikerjakan secara maksimal karena kemarin masih sering turun hujan. Saatnya kita maksimalkan mulai sekarang,” kata Wali Kota Madiun, Maidi saat pimpin Rakor bersama OPD tersebut.
Dikatakan oleh Wali Kota, sebab, APBD 2021 belum terserap maksimal lantaran beberapa pembangunan belum jalan lancar. Seperti diketahui, ada banyak rencana pembangunan tahun ini.
Pembangunan trotoar dan pembangunan lanjutan Lapak UMKM beberapa yang sudah berjalan. Sejumlah pembangunan lain masih menuju tahap pengerjaan. Di antaranya, pembangunan Lorong Seni, lanjutan Sumber Umis dari Patung Merlion sampai ke Jalan Kalimantan, pembangunan pedestrian di Jalan Jawa, renovasi Pasar Sleko, dan lain sebagainya. Wali Kota Maidi menginstruksikan agar dapat mulai maksimal bulan ini.
”Sejumlah pekerjaan sudah dimulai ya. Termasuk yang Pasar Sleko, Ruang Terbuka Hijau, trotoar, dan lainnya. Tetapi saya minta untuk lebih dimaksimalkan,” terangnya.
Dalam rakor juga mengemuka pembahasan sejumlah investor yang ingin masuk ke Kota Pendekar. Mulai jaringan waralaba Kebab Rafi, pendirian pabrik Danone, hingga investor pengelolaan sampah. Kebab Rafi satu yang sudah siap jalan dan dijadwalkan mulai join bulan depan.
Sedang, dua lainnya masih dalam taraf tawar menawar. Keberadaan investor tersebut perlu untuk mendongkrak perekonomian di Kota Madiun. Selain itu, tentu bisa menyerap tenaga kerja Kota Pendekar.
”Kalau kota ini bergerak, ekonomi perlahan akan meningkat. Tetapi tentu dengan tidak mengesampingkan protokol kesehatan,” ungkapnya.
Selain itu, Kota Madiun juga mendapatkan bantuan pemerintah pusat melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program ini diharap dapat semakin mengikis titik-titik yang dinilai masih kumuh di Kota Madiun.
”Untuk saluran lingkungan ada sekitar 67 titik dan untuk RTLH (rumah tidak layak huni) tahun ini kita ada 130 rumah,” tegas Wali Kota. [dar]
