Tim BPBD Kabupaten Tuban saat melakukan dropping air bersih pada warga Masyarakat yang membutuhkan.
DPRD Jatim, Bhirawa
Musim kemarau tahun ini menjadikan 442 desa di 27 Kabupaten Jatim dilanda kekeringan. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak pemkab untuk membantu warga dengan memberikan air bersih.
Kondisi ini membuat anggota Komisi D DPRD Jatim prihatin, mereka meminta pemkab/pemkot peduli dengan mengalokasikan anggaran untuk pembuatan waduk/embung di sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan, meski Pemprov Jatim sendiri sudah mengalokasikan anggaran untuk pembuatan pompa air dan supply air.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Ahmad Heri menegaskan pembangunan waduk/embung memang sangat dibutuhkan khususnya disejumlah wilayah yang rentan mengalami kekeringan.
“Fungsi waduk atau embung diantaranya untuk menampung air saat musin hujan dan menjadi distribusi air saat kekeringan. Karenanya, pemkab/pemkot harus terus berupaya membangun waduk atau embung untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat di 27 kab/kota yang mengalami kekeringan,”tegas politisi asal Nasdem, Rabu (6/9).
Selain pembangunan waduk atau embung, pemanfaatan air tanah juga mendesak untuk dilakukan. Pasalnya, saat ini jumlah air tanah yang tersimpan semakin berkurang akibat pembalakan hutan.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hammy Wahjunianto mengatakan kekeringan di musim kemarau dan banjir saat musim hujan berawal pada sistem tata kelola lingkungan yang kurang mendasar. Semisal di jalan-jalan yang ada di Malang Raya dan Blitar saat ini mulai membuat sistem drainase untuk mengurangi terjadinya banjir.
“Kita lihat sekarang ini banyak kab/kota yang sudah menyadari akan pentingnya pelaksanaan sistem tata kelola lingkungan. Disisi lain resapan air yang berubah menjadi bangunan bertingkat menjadi salah satu biang terjadinya banjir yang kemudian berimbas pada panjangnya kekeringan,”kata Hammy.
Seperti diketahui bulan September ini merupakan puncak musim kemarau. Terdapat 442 desa di 27 kabupaten yang mengalami kekeringan. Dari jumlah tersebut, 201 desa diantaranya harus dipasok air bersih. Ini karena di wilayah tersebut tidak bisa dilakukan pengeboran sumur dan pipanisasi air bersih. Wilayahnya juga sangatr terpencil.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan akan memberikan dropping air bersih kepada 201 desa yang terdampak kekeringan itu. Untuk itu, diimbau agar bupati terdampak segera menyampaikan surat kepada gubernur yang menyebutkan daerahnya darurat kekeringan.
