Anggota DPRD Jatim, Hidayat saat serap aspirasi Reses ke I DPRD Jatim tahun 2023 di wilayah desa Terusan kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Rabu (29/3).
Keterlibatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten hingga Kota dalam membantu pelaku UMKM yang ada di kawasan Mojokerto. Kebangkitan UMKM yang terjadi saat ini pasca pandemi covid-19 harus di topang oleh kehadiran pemerintah.
Apalagi di Mojokerto pelaku UMKM mulai tas, sepatu, tanaman sampai makanan serta usaha lainnya cukup banyak. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Jatim, Hidayat saat serap aspirasi Reses ke I DPRD Jatim tahun 2023 di wilayah desa Terusan kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Rabu (29/3).
“Pada reses kali ini ternyata banyak masukan dari pelaku UMKM di Mojokerto ini, kurang disuport oleh pemerintah terutama soal peralatan produksi untuk produknya. Dan saat ini pelaku UMKM ini masih menggunakan alat manual untuk produksinya,” ujar Hidayat.
Menurut Hidayat, disatu sisi apabila pelaku UMKM ini masih menggunakan alat manual tidak efektif lantaran proses produksinya membutuhkan waktu lama. Sehingga perlu adanya alat modern untuk proses produksinya agar bisa lebih bagus dan cepat.
“Maka itu kami minta pemerintah kabupaten, kota, dan Provinsi untuk turun langsung mengatasi problem soal keterbatasan alat pendukung modern ke UMKM,” pinta pria yang juga ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto ini.
Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Mojokerto-Tuban ini juga menambahkan, peran BUMDes yang ada juga perlu hadir bagi pelaku UMKM di daerahnya masing-masing.
“Kita akui peran BUMDes ini belum terlihat optimal untuk pengembangan UMKM. Tapi untuk desa wisata BUMDes ini bisa terlihat bantuannya. Apabila BUMDes ini bisa membantu pelaku UMKM maka pemerintah tinggal membantu alat yang diperlukan bagi UMKM tersebut,” jelasnya.
Dalam reses yang berlangsung ini, Hidayat juga menyinggung soal stunting di Mojokerto yang juga masih tinggi. Maka itu pihaknya meminta agar pemkab, pemkot dan Pemprov bersinergi bantu atasi masalah stunting tersebut.
“Stunting ini bisa berdampak psikologi dan bisa menghambat pertumbuhan anak itu sendiri. Maka itu stunting ini tidak bisa diatasi oleh kelurahan saja, tapi Gubernur, Bupati dan Walikota harus turun tangan menangani stunting ini,” ungkapnya.
Pihaknya selaku ketua DPC Partai Gerindra Mojokerto juga mengerahkan seluruh kader dan pengurus sampai tingkat bawah untuk juga turun memantau bila ada kasus stunting di wilayahnya.
“Alhamdulillah Partai Gerindra sesuai untruksi DPP dibeberapa titik di Jatim, dan juga Mojokerto turun ikut tangani stunting. Kita memberikan bantuan makanan tambahan terhadap bayi atau balita yang membutuhkan tambahan gizi, seperti Roti, dan susu,” pungkasnya. [geh,min.dre]
