Mohammad Yasin
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim membeberkan berbagai rancangan permasalahan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Total ada sembilan rancangan permasalahan pembangunan yang jadi fokusnya.
Kepala Bappeda Jatim, Mohammad Yasin mengatakan, rancangan permasalahan yang pertama yaitu rendahnya produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah. Kedua; kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan belum merata.
“Ketiga, sarana prasarana pelayanan dasar publik serta konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah belum merata, lalu keempat, potensi konflik sosial dan relatif tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perkawinan anak,” kata Yasin, saat dikonfirmasi, Kamis (14/3).
Kelima; tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong masih rendah; keenam, rendahnya kualitas sumber daya manusia; ketujuh, kesadaran masyarakat masih rendah dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal; kedelapan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana; dan kesembilan perlunya peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih dan adaptif.
Sedangkan untuk rancangan isu strategis pada RKPD 2025, kata Yasin, ada tujuh. Meliputi; percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan.
Lalu, pemenuhan kebutuhan sosial dasar khususnya peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan. Kemudian; kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaattan potensi energi baru terbarukan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas bencana, serta tata kelola pemerintahan yang belum optimal.
“Dalam upaya mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025, serta mengoptimalkan pencapaian target kinerja utama Provinsi Jatim tahun 2025, maka ada sembilan rancangan prioritas pembangunan di RKPD 2025,” jelasnya.
Yaitu; pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan.
Kemudian; pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas, pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan, pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, MUM Desa dan mendorong pemberdayaan pemerintah desa, penyelenggaraan pemerintah yang bersih, efektif dan anti korupsi serta menjaga harmoni sosial dan alam dnegan melestarikan kebudyaaan dan lingkungan hidup.
Menurut Yasin, sebelumnya Bappeda Jatim juga telah menggelar Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas. Tujuannya adalah dalam rangka program atau kegiatan terkait sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan Provinsi Jatim pada 2025 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Jatim 2025.
“Hasil dari pembahasan ini nantinya akan menjadi masukan dalam persiapan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jatim yang rencananya akan dilaksanakan pada 3-5 April 2024,” jelas Yasin. [iib]
