Penyampaian Capain Belanja APBN di KPPN Malang.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Malang Raya dan Pasuruan selama Januari 2023 telah mencapai Rp 797,51 miliar atau 8,17% dari total pagu Rp 9,76 triliun.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 lalu, mengalami pertumbuhan sebesar 5,59% dari realisasi bulan Januari tahun 2022 sebesar Rp 200,51 Miliar atau 2,58% dari total pagu sebesar Rp 7,77 triliun.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Rintok Juhirman Selasa (14/2/2023) kemarin, mengutarakan meski masih awal tahun, realisasi APBN di Malang Raya dan Pasuruan sudah menunjukkan tren yang bagus.
Itu terbukti dengan angka realisasi yang melampaui serapan tahun 2022 di periode yang sama. Menurutnya, secara umum realisasinya sangat bagus, yang paling mendorong adalah penyaluran transfer ke daerah, sehingga bisa mendobrak realisasi di wilayah kerja KPPN Malang.
“Penyerapan APBN yang cepat ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian di wilayah Malang Raya dan Pasuruan,” tuturnya.
Tentunya ini, lanjut di awal yang baik ni,i akan mendorong satker supaya lebih baik lagi. “Harapannya, realisasi anggaran jangan sampai menumpuk di akhir tahun, ini menyebabkan dampak langsung untuk masyarakat kurang maksimal. Kalau penyerapan awal tahun, pemanfaatannya lebih luas lagi,” tukasnya.
Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), dari total realisasi belanja sebesar Rp797,51 miliar tersebut, untuk Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp205,32 miliar atau 3,50% dari total pagu sebesar Rp5,86 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp592,19 miliar atau 15,19% dari pagu sebesar Rp3,90 triliun.
Secara lebih detail, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai dengan Bulan Januari 2023 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp186,07 miliar atau 5,13% dari pagu sebesar Rp3,62 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp18,67 miliar atau 0,93% dari pagu sebesar Rp2,00 triliun.
Disebutkan dia, belanja Modal terealisasi sebesar Rp576,69 juta atau 0,27% dari pagu sebesar Rp216,64 miliar. Belanja Bantuan Sosial belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp16,09 miliar.
Sementara itu, untuk TKD di KPPN Malang bulan Januari 2023 telah terealisasi sebesar Rp592,19 miliar atau 15,19% dari total pagu sebesar Rp3,90 triliun, terdiri dari DAU sebesar Rp590,41 miliar dan DBH sebesar Rp1,78 miliar.
Sedangkan dari sisi Pendapatan Negara lingkup KPPN Malang sampai bulan Januari 2023, secara agregat terealisasi sebesar Rp9,76 triliun dan tumbuh sebesar 19,06% (YoY), terdiri dari Perpajakan sebesar Rp1,89 triliun, Kepabeanan & Cukai sebesar Rp7,84 triliun, dan PNBP sebesar Rp34,12 miliar. [mut.dre]
