Syahri Mulyo
Tulungagung, Bhirawa
Kabar santer bakal segera dilakukan kocok ulang jabatan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemkab Tulungagung dibantah Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE MSi. Ia menandaskan belum ada rencana kocok ulang pejabat kepala OPD dalam waktu dekat.
“Kalau kocok ulang nggak ada. Hanya mengisi yang kosong saja,” ujar Bupati Syahri Mulyo usai acara Peringatan Isro’ Mi’roj Nabi Muhammad SAW di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kamis (27/4).
Menurut orang nomor satu di Kabupaten Tulungagung ini, dalam waktu dekat yang akan dilakukannya adalah melantik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung. “Kalau bisa memungkinkan akhir April pelantikan Kepala Bappeda. Tetapi, kalau belum bisa paling lambat awal Mei sudah dilakukan pelantikan,” paparnya.
Sebelumnya, sempat beredar kabar jika dalam pelantikan Kepala Bappeda yang saat ini kosong akan pula dilakukan kocok ulang jabatan kepala OPD lainnya. Kabar santer ini membuat beberapa kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung bertanya-tanya. Sebagian dari mereka mengaku pasrah jika kemudian bupati melakukan kocok ulang dan memutasinya ke jabatan lain.
Bupati Syahri Mulyo kemarin memastikan tidak ada kocok ulang dalam waktu dekat karena beralasan belum melakukan evaluasi terhadap kinerja para kepala OPD. “Saat ini para kepala OPD belum satu tahun menjabat setelah mereka dilantik. Belum ada evaluasi,” terangnya.
Namun demikian, lanjut Bupati Syahri Mulyo, kocok ulang kepala OPD bisa saja terjadi jika kemudian ada perubahan Perda OPD. Masalahnya, baru-baru ini Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa meminta Dinas Sosial di Kabupaten Tulungagung untuk berdiri sendiri. Tidak bergabung dengan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Ini karena dana APBN dari Kementerian Sosial di Tulungagung mencapai Rp 140 miliar. Menteri Sosial marah karena Dinas Sosial hanya punya dua bidang. Beliau minta tiga bidang atau harusnya berdiri sendiri,” paparnya.
Saat ini masalah Dinas Sosial tersebut sedang dievaluasi dan Bupati Syahri Mulyo meminta Sekda Tulungagung serta DPRD Tulungagung untuk berkonsultasi dengan Kementerian Sosial RI. “Jadi peluang perubahan Perda OPD ada. Tinggal tergantung keputusan DPRD. Menambah OPD atau tetap dengan jumlah OPD yang sekarang,” tuturnya.
Sementara itu, terkait siapa yang akan menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung yang baru, kendati Bupati Syahri Mulyo belum mengungkapkan siapa namanya, namun hampir dipastikan yang akan dilantik adalah Ir Suharto. Sekretaris Bappeda Kabupaten Tulungagung itu selain tercatat saat ini juga menjabat sebagai Plt Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, ia mendapat nilai tertinggi saat di assessment Surabaya beberapa waktu lalu. [wed]
