Bupati Sidoarjo sedang menyerahkan BLT DD secara simbolis kepada warga Tempel Krian. [achmad suprayogi/bhirawa]
BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) tahap 6, 7 dan 8 anggaran 2021 mulai disalurkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor). Desa yang mendapatkan giliran pertama adalah Desa Tempel, Kec Krian dan Desa Durung Bedug Kec Candi Sidoarjo, yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo, pada Senin, (9/8) kemarin.
Di Desa Tempel 50 orang terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Secara simbolis Bupati Gus Muhdlor menyerahkan langsung BLT Dana Desa kepada 5 orang perwakilan. Masing-masing KPM mendapatkan BLT DD sebesar Rp 300 ribu setiap bulannya selama tiga bulan, mulai bulan Juni – Agustus.
Jumlah yang diterima tiap KPM setiap bulannya Rp 300 ribu, jadi total selama tiga bulan mendapatkan Rp 900 ribu. “Kami pesan mohon dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan sehari – hari, mohon tidak dibelanjakan yang konsumtif tapi belanja kebutuhan pokok, ” pesan Gus Muhdlor.
Untuk menghindari data ganda, Bupati minta ke kepala desa untuk mengkroscek ulang sebelum diputuskan sebagai KPM. Jangan ada yang double atau duplikasi dan berikan kepada masyarakat yang tepat sasaran.
“Salah satu syarat yang menerima bantuan ini, seperti rumahnya tidak layak huni dan tidak memiliki penghasilan. Jadi kadesnya harus kroscek yang teliti supaya data penerimanya tidak ganda,” ungkapnya.
Ia tegaskan, bantuan uang tunai yang berasal dana desa ini digunakan untuk membantu meringankan masyarakat. “Nanti Pemkab Sidoarjo akan menambahkan bantuan sebanyak 500 paket sembako dan pemberian vitamin bagi warga desa Tempel yang melakukan isolasi mandiri,” tegasnya.
Sementara itu penyaluran BLT DD yang dilakukan oleh Wakil Bupati Sidoarjo Subandi dipastikan tidak ada yang dipotong. Wakil Bupati Subandi minta kepada seluruh kepala desa agar proses pendataan calon KPM diputuskan melalui Musyawarah Desa dengan melibatkan RT dan RW. Pelaksanaan Musdes menurutnya harus dilakukan untuk mencegah agar tidak ada warga yang seharusnya menerima BLT tapi terlewati.
“Dengan adanya Musdes, diharapkan keputusan penetapan KPM bantuan BLT DD lebih transparan dan mencegah penyimpangan, termasuk pemotongan dan penggelembungan data,” tegas Wabup Subandi usai menyerahkan BLT DD di Kantor Balai Desa Durung Bedug, Candi. Senin, (9/8).
Ia mewanti-wanti kepada para Kades dan Camat agar saat pendataan yang dilakukan melalui RT/RW dicek ulang. Ia tidak ingin ada warga yang mestinya mendapatkan hak sebagai KPM tapi terlewati.
“Saya ingatkan lagi kepada para Camat dan Kades agar saling komunikasi dan koordinasi. Jangan sampai setelah diputuskan jumlah penerima bantuan namun ada yang terlewatkan, kasihan nantinya,” tegas Subandi. [ach]
