Arif Budiarso
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang mengalami penurunan pada APBD Perubahan tahun 2021 ini, karena dampak pandemi.
Target Rp696 Miliar, kini hanya mampu direalisasikan sebesar Rp259 Miliar atau hanya sebesar 37 persen terhitung per Juli 2021. Anggota DPRD Kota Malang saat menggelar sidang paripurna tentang rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2021, Rabu (25/9), kemarin menyoroti persoalan tersebut.
Arif Budiarso, Anggota Fraksi Golkar, Nadem, PSI mengutarakan, bahwa Pemkot Malang harus memaksimalkan penerima PAD dalam tiga bulan ke depan ini.
Ia mendorong, agar Pemkot bisa bekerja lebih keras lagi dalam menerapkan berbagai macam strategi untuk bisa meningkatkan PAD. “Pemkot agar melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah kemudian menggali sumber-sumber penerimaan retribusi daerah dan membuat skema alternatif pemanfaatan aset daerah itu sangat penting untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.
Pihaknya, juga menyoroti tentang penurunan dari penerimaan sektor pendapatan transfer yang hanya sebesar Rp 70 miliar. Hal ini pun sangat berpengaruh terhadap pengoptimalan PAD pada APBD-P di tahun 2021 ini.
“Seharusnya pemerintah kota Malang itu harus lebih kreatif mencari peluang kemungkinan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan transfer baik itu transfer dari pemerintah pusat maupun transfer dari provinsi,” kata dia.
Sementara Fraksi PDI-P juga menyayangkan pendapatan transfer turun sebesar Rp70 miliar dari Rp1,381 triliun menjadi Rp1,310 triliun.
Mencermati hal tersebut maka bisa dipastikan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 7,96 persen atau sebesar Rp179 miliar.
Wiwik Sukesi anggota Fraksi PDIP, minta agar Pemkot melakukan pencermatan ulang yang detail secara keseluruhan dari berbagai jenis sektor, seperti sektor pendapatan yang belum optimal maupun belanja.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menyampaikan, bahwa adanya penurunan dana transfer ini membuat sangat menganggu perolehan pendapatan pada PAD.
Pihaknya berjanji, akan menguatkan kembali sektor pendapatan yang ada di Kota Malang meskipun saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.
“Penurunan pendapatan di kami memang cukup lumayan, baik PAD ataupun dana transfer dari provinsi dan pusat. Maka yang harus kami kuatkan itu, adalah sektor pendapatan di kami, meskipun dana transfer serta bagi hasil itu bukan domain kami,” ujar Sutiaji.
Meski telah mendapatkan sorotan dari para anggota dewan, Sutiaji akan mengkoreksi lagi terkait pendapatan yang telah diterima oleh Kota Malang.
Salah satunya ialah PAD, dengan nanti akan memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) beserta dengan kepala maupun kepala bidang yang menaungi.
Khusus untuk PAD ini, kata dia nanti akan dikoreksi lagi. “Kami akan panggil Bapenda beserta dengan Kabid, agar mereka bisa menjelaskan pendapatan yang kita peroleh sampai Juli ini,” kata dia.
Wali Kota yang juga ustadz itu, menjelaskan pada triwulan ketiga ini sudah bisa dilihat mana pendapatan yang turun maupun yang tidak.
Hal ini bisa dilihat dari pajak resto dan hotel yang bisa dipastikan turun imbas pandemi, maupun untuk pajak reklame, PBB dan BPHTB.
“Kalau BPHTB saya kira kemarin tidak turun ya. Kalau PBB kan pajak tahunan. Sedangkan hotel dan resto pasti turun. Makanya nanti akan kami koreksi kembali. Misalkan kalau kran ekonomi ini sudah dibuka per hari ini itu bisa sekitar Rp30 miliar,” jelasnya. [mut]
