Dewan Surabaya Sesalkan Pernyataan Legislatif Sidoarjo

Surabaya, Bhirawa
Pernyataan yang disampaikan oleh anggota DPRD Sidoarjo tentang Relokasi terminal Purabaya jika tidak ada titik temu terkait bagi hasil, mendapat sorotan tajam dari DPRD Surabaya.
Ketua komisi A DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto mengatakan bahwa seharusnya pernyataan tersebut tidak perlu diucapkan oleh legislatif Sidoarjo. Sebab, sesama anggota dewan seharusnya hal ini bisa dicarikan solusi, bukan malah memperkeruh suasana.
“Kita ini kan sama-sama anggota dewan yang seharusnya membantu masyarakat, dan mencari solusi terbaik. Artinya terminal itu kan tempat pelayanan publik yang menyangkut nasib banyak orang. Ya kita sebaiknya sama-sama bagaimana mencari jalan keluar, bukan malah membuat pernyataan seperti itu,” ujarnya, Selasa (25/11).
Herlina memaparkan, Terminal Purabaya diketahui memang secara lahan dan aset adalah milik pemkot Surabaya, walaupun memang berdiri di wilayah Sidoarjo. Tapi seharusnya bagi hasil ini tidak menjadi kontroversial jika permasalahan ini masih bisa untuk dirundingkan. Sebab, jika masalah ini berlanjut, masyarakat yang nantinya akan jadi korban.
“Seharusnya sifat kontroversial itu tidak perlu dilakukan yang akhirnya dapat memicu masalah dan menimbulkan gejolak di mata masyarakat. Seharusnya gejolak itu tidak perlu dilakukan. Kami sendiri (Dewan) sebenarnya merasa keberatan dengan bagi hasil untuk saat ini. Karena Surabaya sekarang mengalami kerugian defisit dari pengelolaan terminal Purabaya,” paparnya.
Herlina menambahkan, dirinya beserta anggota komisi A DPRD Kota Surabaya yang lain akan mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD Sidoarjo khusus untuk membahas hal ini, agar permasalahan bagi hasil Terminal Purabaya cepat terselesaikan dan tidak semakin meresahkan masyarakat sekitar. Serta, dapat dicarikan solusi dengan kepala dingin.
“Terkait pernyataan anggota legislatif Sidoarjo yang seperti itu, kita memang perlu melakukan pembahasan bersama dengan dewan Sidoarjo. Mudah-mudahan diskusi yang akan kami lakukan nanti bisa membuahkan hasil. Dan permasalahan ini tidak semakin berlarut-larut yang dapat merugikan kota Surabaya dan masyarakat,” pungkasnya.(gat.bjt)