Adam Rusdi
DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jatim meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang berhubungan dengan penanggulangan bencana supaya siaga. Mengingat, intensitas hujan di berbagai daerah cukup tinggi sehingga mengakibatkan banjir walaupun ketinggiannya belum terlalu tinggi.
“Hasil hearing dengan BPBD dan sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jatim, kelemahan penanganan bencana terletak pada komunikasi antar OPD,” ujar Adam Rusdi anggota Komisi E DPRD Jatim saat dikonfirmasi di kantor DPRD Jatim, Kamis (2/1/2020).
Menurut politisi asal Fraksi Partai Golkar, alokasi anggaran BPBD Jatim juga masih minim, sehingga perlu disiapkan dana darurat (on call) jika penanganan bencana yang terjadi di Jatim membutuhkan biaya yang cukup banyak.
“Tahun 2019, BPBD Jatim mendapat alokasi Rp 69.610.580.000. Dan tahun 2020 naik menjadi
Rp.73.701.749.125 meliputi Belanja tidak langsung Rp.13.229.174.125 dan
Belanja langsung Rp.60.472.575.000,” beber Adam Rusdi.
Di sisi lain, koordinasi antara Pemprov dengan kabupaten/kota juga diperkuat, agar penanganan bencana bisa maksimal dan masyarakat yang menjadi korban tertangani dengan baik. [geh]
