Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat mengecek kesiapsiagaan personil, peralatan, sarana dan prasarana penanganan kebakaran hutan dan lahan usai apel Siap Siaga Gabungan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Lapangan Kaliandra Resort Desa Dayurejo, Kabupaten Pasuruan.
– Ajak Perkuat Sinergi Konsolidasi Pengendalian Karhutla
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memimpin Apel Siaga Gabungan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)Tingkat Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan di Lapangan Kaliandra Resort, Kabupaten Pasuruan, Rabu (7/6).
Apel ini dilakukan sebagai bentuk membangun kesiapan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Utamanya untuk memastikan kesiapsiagaan personil, peralatan, sarana dan prasarana penanganan kebakaran hutan dan lahan.
“Ada tim dari kehutanan, ada polisi hutan, ada pengelola Taman Nasional, cukup banyak di Jawa Timur. Kemudian ada relawan, ada BPBD, ada BNPB tentu dikuatkan Pemkab/ Pemkot. Tim ini menjadi penting untuk di konsolidasikan agar terbangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan secara seksama,” ujar Gubernur Khofifah.
Berdasarkan data laporan Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, dalam jangka waktu empat tahun terakhir kebakaran hutan di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan. Dimana pada 2019 seluas 7.550,09 hektare atau 0,55 persen, pada 2020 seluas 940,14 hektare atau 0,07 persen, pada 2021 seluas 466,95 hektare atau 0,034 persen dan pada 2022 seluas 390,50 hektare atau 0,028 persen dari luas kawasan hutan di Jatim.
“Kita ingin penurunan ini terus berlanjut. Sehingga butuh komitmen bersama untuk menjaga hutan dan lahan kita. Termasuk di dalamnya bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di area terdekat yang bisa kita lakukan,” ujar Gubernur Khofofifah.
Meski dalam empat tahun terakhir mengalami tren penurunan, namun dirinya menyampaikan, setiap kebakaran hutan dan lahan berdampak.pada ekslosistem keanekaragaman hayati dan meningkatnya potensi bencana alam akibat Karhutla seperti banjir, longsor dan sebagainya.
“Kita tidak boleh melihat kecilnya area kebakaran hutan dan lahan. Karena setiap kebakaran hutan dan lahan, berpotensi kemungkinan ada keragaman hayati yang terdampak. Jadi kalau itu kemudian keragaman hayati mengalami kepunahan, itu tidak bisa dihitung dengan setara finansial berapapun,” jelas Gubernur Khofifah.
Oleh karena itu, menurutnya, langkah-langkah antisipasi dan mitigasi dengan mengkonsolidasikan berbagai kekuatan menjadi bagian penting baik basis kabupaten/kota maupun basis desa terdekat dengan area yang dimitigasi.
“Misal Kota Batu ini sudah mulai ada kebakaran di Panderman. Dan itu tingkat kecuramannya sampai 70 derajat, pada posisi seperti ini tidak mudah kalau hanya menggunakan peralatan peralatan manual. Selain itu juga dibutuhkan ketrampilan secara khusus. Agar efektif penanganannya dan aman secara personal,” jelasnya.
Skill tersebut diharapkan Gubernur Khofifah harus dimiliki oleh tim yang akan melakukan berbagai proses penanganan dan pengendalian karhutla jika terjadi kebakaran hutan. Misalnya, terkait pembasahan dan memastikan bahwa kebakarannya dapat teratasi.
“Skill ini menjadi penting oleh kota dan provinsi, supaya terus dilakukan proses update training-training sesuai kebutuhan. Untuk bisa memberikan skill mereka, ketika harus mengatasi tingkat kebakaran dan kesulitan tertentu,” jelasnya.
“Jangan pernah menganggap ringan, misalnya banjir, longsor, kekeringan dan menurunnya kesuburan lahan. Sampai sekarang, tentu tidak bisa dihitung dan tidak bisa disetarakan dengan kerugian ekonominya. Dan pada umumnya bencana Karhutla menimbulkan bencana kabut asap yang berdampak pada pendidikan, sosial, ekonomi bahkan transportasi. Beberapa sektor yang merugi antaralain mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan termasuk transportasi,” ungkap Gubernur Khofifah.
Oleh karena itu, Gubernur Khofifah menyampaikan, kolaborasi dan koordinasi dari berbagai lintas sektor sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya Karhutla di Jatim.
Tak terkecuali dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang pada tahun 2019 lalu, dengan adanya bantuan water bombing yang diberikan sehingga bencana Karhutla yang luas dapat tertangani dengan baik dan cepat teratasi.
Untuk itu, sebagai bentuk kesiapsiagaan pencegahan lebih dini secara terpadu dalam menghadapi musim kemarau dan antisipasi terjadinya tahun 2023, Khofifah mengeluarkan keputusan Gubernur tanggal 28 Februari 2023.
Dimana didalamnya perihal satuan tugas pengendali provinsi penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jawa Timur. “Hal ini menjadi pedoman kita bersama, dalam melaksanakan koordinasi dan monitoring, serta evaluasi penanganan Karhutla di provinsi Jawa Timur yang harus dilakukan dengan sangat-sangat segera,” tegasnya.
Ini dilakukan, lanjutnya, sebagai upaya pencegahan, sehingga Karhutla tidak semakin membesar, dan tidak semakin meluas. Dirinya menjelaskan, berbagai upaya dilakukan oleh Pemprov Jatim.
Diantaranya pembentukan tim Satgas penanganan Karhutla, Rakor Brigade pengendalian Karhutla, pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api, sosialisasi pencegahan Karhutla serta koordinasi yang terus dilakukan dengan stakeholder terkait semua itu akan terus dimaksimalkan.
Upaya pencegahan lainnya, dijelaskan Gubernur Khofifah, seperti patroli terpadu juga akan terus ditingkatkan. Untuk itu, lanjutnya, peralatan pendukung dan personil Satgas serta berbagai elemen masyarakat harus disiapsiagakan.
“Saya sangat mengapresiasi atas dedikasi dan kerjasama antar pihak yang luar biasa. Semoga seluruh kerja keras yang dan komitmen yang kita lakukan, sehingga sinergitas dan kolaborasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di provinsi Jawa Timur terus bisa kita tingkatkan, kita jaga dan terus dikonsolidasikan,” pesannya.
Menanggapi prediksi BMKG tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun 2022, Gubernur Khofifah terus membangun kesiapsiagaan pada tataran pengendalian. Baik hutan maupun lahan, yang menurutnya menjadi sangat penting.
“Saya menghimbau agar mengantisipasi potensi El Nino dengan melakukan langkah-langkah. Diantaranya, strategi seperti melakukan patroli, mengaktifkan posko dan terintegrasi, menetapkan status siaga dan/atau tanggap darurat bencana Kebakaran hutan dan lahan Provinsi dan Kabupaten/Kota,” jelasnya. [iib.hil]
