Kabid Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kemen PAN-RB, Aris Samson
Kota Batu, Bhirawa
Kota Batu mengalami kekurangan sebanyak 260 PNS. Kondisi ini dibenarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) saat berada di Kota Batu.
Menurut Kabid Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kemen PAN-RB, Aris Samson, sebenarnya Pemerintah Pusat berasumsi bahwa seluruh kebutuhan pegawai sudah terpenuhi. Karena seluruh tenaga honorer sudah diangkat pada tahun 2005-2009.
“Ternyata kenyataan yang ada tidak seperti itu, banyak daerah yang kekurangan pegawai,”ujar Aris Samson, Selasa (7/8).
Ia menceritakan bahwa pernah ada kejadian sebuah Daerah mengangkat tenaga guru dan kesehatan. Waktu berbicara soal penggajian, ternyata Daerah tersebut tidak bisa menggaji karena tidak tersedia anggaran.
Belum diberikannya formasi karena anggaran tersedot untuk memenuhi anggaran gaji untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Akhirnya, Pemerintah pusat pun membuka lagi formasi pengisian ASN di Daerah. “Kita perkirakan bulan Agustus ini atau bulan September tahun 2018 ini, kita buka,” kata Aris.
Jika di Kota Batu dibutuhkan 260 ASN, maka Kemen PAN-RB akan memverifikasi lagi ajuan tersebut. Berdasarkan ajuan dari Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia yang ada di setiap daerah, Kemen PAN-RB akan melakukan verifikasi. “Kita akan lakukan analisis, kebutuhan pegawai apa seperti yang diajukan atau tidak,” ujar Samson.
Diketahui, kekurangan 260 pegawai di Pemkot Batu dikemukakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu, Wiwik Sukesih. Sesuai dengan aturan pusat, pegawai yang boleh diajukan saat ini adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan dan tenaga infrastruktur.
“Pada tiga bidang itu sebenarnya kita membutuhkan 600 tenaga, namun yang paling dibutuhkan adalah pengganti pegawai yang pensiun berkisar 260 ASN,”ujar Wiwik.(nas)
