Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Pemberian predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK RI atas keuangan Pemprov Jatim menjadi evaluasi bagi Komisi B DPRD Jatim. Komisi yang membidangi perekonomian tersebut memberi catatan merah kepada 3 SKPD yang dinilai program dan manajemen keuangannya buruk. Tiga SKPD tersebut diantaranya Biro Sumber Daya Alam (SDA), Biro Perekonomian, dan Dinas Kehutanan Jatim.
Anggota Komisi B DPRD Jatim yang juga Anggota Panitia Kerja (Panja) LHP BPK RI Mochamad Fawaid mengatakan catatan merah tersebut dijadikan rujukan untuk dibahas ke rapat Panja. Dalam Panja nanti akan dibedah untuk mencari penyebab amburadurnya manajemen keuangan, seperti halnya belanja barang dan jasa.Termasuk kemungkinan adanya kerugian negara. “Selain catatan komisi kita, dalam LHP BPK RI tiga SKPD tersebut sudah masuk catatan BPK karena laporan keuangan,”katanya, Kamis (25/6).
Mengingat masa kerja Panja hanya 7 hari, maka hasil temuan pembahasan Panja, SKPD mitra Komisi B yang diketahui buruk pengelolaan keuangannya akan dibahas lebih mendalam bersama jajaran anggota Komisi B.
Jika evaluasi Komisi B, tiga kepala SKPD dinilai memang tidak mampu mengelola keuangan dan membuat laporan, maka Komisi B dapat merekom Gubernur Jatim agar menggantinya. “Kalau Pak Gatot memang mau pensiun per 1 Agustus nanti. Mending kita tunggu sampai pensiun. Kalau lainnya dianggap tidak layak, diganti saja,” pungkasnya.
Putera Pengasuh Ponpes Al qodiri jember KH Muzaki ini menilai dari sekian 3 SKPD tersebut yang paling buruk, baik program maupun pengelolaan keuangannya adalah Dinas Kehutanan. “Pak Gatot Soebektiono itu lama memimpin Dinas Kehutanan. Tapi tidak ada perubahan. Kami sering marahi ketika hearing soalnya tidak ada progres,” paparnya.
Tidak ada progresnya program Dinas Kehutanan tersebut dapat dilihat masih banyaknya masyarakat pinggir kehutanan hidup di bawah standar kelayakan. Sementara untuk penyerapan anggarannya sangat rendah. Begitu juga pengelolaan keuangannya masih buruk. “Untuk besaran serapannya kami lupa,” katanya.
Sementara untuk Biro SDA, Fawaid meminta agar Kabiro Lies Idawati tidak menyalahkan Kepala Biro sebelumnya, Agung Haryanto. Meskipun baru menduduki Kabiro, Fawaid meminta Lies dapat memperbaiki buruknya manajemen keuangan. “Seharusnya Kabiro SDA langsung dapat memperbaiki manajemen keuangannya. Jangan menyalahkan Kabiro sebelumnya,” tegasnya. [cty]
