LAKIP Kabupaten/Kota di Jatim Masih Buruk

Pemprov Jatim, Bhirawa
Kesadaran pemerintah kabupaten dan kota di Jatim masih rendah terkait pembuatan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dari 38 kabupaten/kota yang membuat LAKIP tidak mencapai 10 daerah yang masuk dalam kategori baik.
“Kita cukup prihatin dengan kondisi ini. Ini menjadi tugas kita untuk memberikan pengarahan agar kabupaten/kota membuat LAKIP dengan baik. Saat pra evaluasi gelombang ketiga beberapa waktu lalu sudah ada perkembangan dan para sekda yang memaparkan kinerjanya. Tapi tetap saja masih kurang bagus,” kata Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiadjit SH, MM dikonfirmasi, Selasa (26/5).
Dari data yang didapat di Biro Organisasi, daerah yang tergolong LAKIP-nya baik yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Probolinggo dan Kota Kediri. Sedangkan kabupaten/kota lainnya masih tergolong kurang baik dan buruk.
Menurut Setiadjit, faktor utama daerah tak mampu membuat LAKIP dengan baik adalah soal kemampuan SDM yang terbatas. “Masih banyak kabupaten/kota tidak paham dengan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Mereka menganggap sistem yang kurang penting,” ungkapnya.
Dari LAKIP yang baik ini, jelas mantan Kepala Bakorwil Bojonegoro ini, dapat dipastikan kinerja pemerintahan termasuk penggunaan anggarannya juga baik. Sebab faktor penggunaan anggaran dan hasil kinerja pemerintahan seperti dua sisi mata uang. Jika laporan keuangannya buruk dapat dipastikan laporan kinerjanya juga buruk pula.
“Kalau LAKIP SKPD di lingkungan Pemprov Jatim sudah sangat bagus. Insya Allah pada LAKIP tahun ini tidak ada yang mendapat nilai C, minimal mendapat B. Tentunya ini perkembangan yang sangat baik karena tahun lalu ada yang mendapat nilai C bahkan D,” katanya.
Meski LAKIP di lingkungan Pemprov Jatim baik, lanjutnya, Pemprov Jatim tidak akan bangga jika LAKIP kabupaten/kota tidak baik. Untuk itu, Pemprov Jatim terus mendorong kabupaten/kota untuk membuat LAKIP dengan baik, sebelum evaluasi dari pemerintah pusat pada 28 Juni nanti.
“Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, red) ingin semua instansi pemerintah di Jatim LAKIP-nya baik. Makanya kita dorong terus untuk melakukan perbaikan. Setiap saya paparan di kabupaten/kota, hal ini juga saya sampaikan ke bupati atau wali kota, bagaimana pentingnya LAKIP,” ungkapnya.
Upaya yang dilakukan pemprov ini, kata Setiadjit, adalah satu-satunya di Indonesia. Di provinsi lain tidak ada pemprov yang ikut andil dan mendorong kabupaten/kotanya untuk membuat LAKIP yang baik. “Ini adalah inisiatif dari kita membuat pra evaluasi LAKIP, sebelum evaluasi betulan dari pemerintah pusat,” jelasnya. [iib]