Foto: ilustrasi
Surabaya, Bhirawa
Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah di depan mata, pemerintah pusat diharapkan pro terhadap dunia industri dan perdagangan. Selain itu, langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, insfrastuktur, dan sektor industri harus diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi tidak cenderung negatif.
Hal ini dikatakan anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat ditemui Bhirawa, Jumat (8/5) dalam resesnya di Kantor Dinas Perdagangan (Disperindag) Jatim. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat yang kurang pro terhadap dunia industri dan perdagangan di Jatim bisa berdampak dalam MEA 2015.
“Pemerintah pusat tidak pro, dan imbasnya kita sulit untuk bersaing dalam MEA. Kalau diteruskan, maka akan hancur industri perdagangan kita. Ini terlihat dalam neraca keuangan atau pertumbuhan ekonomi kita yang cenderung negatif,” terang Bambang Haryo.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini menambahkan saat ini neraca industri perdagangan di pemerintahan yang baru kondisinya belum menggembirakan. Padahal pertumbuhan ekonomi pada 2013 di atas nasional. Menginjak 2014 sangat drop. “Kami juga melihat pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini sangat minus. Terus terang kami banyak menerima keluhan dari teman-teman perdagangan, terutama masyarakat yang melakukan perdagangan,” tambahnya.
Bambang Haryo membeberkan, masyarakat dalam melakukan perdagangan menemui kesulitan mulai dari manufaktur sampai pangan, baik agro dan perikanan. Hal ini dipicu terutama oleh permasalahan nilai kurs dollar yang terus merosot.
“Ikan saja menggunakan bahan baku impor, pupuk 80 persennya impor. Yang berikutnya SDM, kami melihat proteksi pemerintah terhadap sektor industri agak kurang. Ini membawa dampak psikologis yakni pemerintah daerah jadi tidak pro terhadap rakyatnya. Kami khawatir Jatim ngikut, ini sangat berbahaya,” cetus mantan Ketua Komtab Kadin ini.
Permasalahan ini, menurut Bambang Haryo akan dibawa ke pemerintah pusat, dan akan diselesaikan secara maksimal dalam waktu satu setengah bulan masa sidang selesainya reses. “Kami bawa semua permasalahan ke pusat. Diharapkan sudah ada perubahan pemerintah pusat dalam membuat suatu kebijakan,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jatim Muhammad Fawait akan terus mendorong mitra-mitra untuk siap menghadapi MEA 2015. Sebab, di Jatim masih banyak penduduk yang berkategori miskin. Selain itu, Disperindag Jatim harus mengambil peran dalam meningkatkan perdagangan. “Jangan hanya pengusaha yang sudah maju diberikan pelatihan. Angkat juga perusahaan-perusahaan yang belum maju. Sebab, di Jatim itu cantik pertumbuhan nasionalnya,” kata Fawait ketika mendampingi Bambang Haryo.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) Jatim Warno Harisasono mengatakan, ke depannya punya strategi meningkatkan ekspor impor dengan cara menumbuhkan populasi industri.
“Kami memberikan ruang pamer, pelatihan, dan komunikasi yang intens dengan para pelaku usaha. Mereka juga kami sediakan akses ke negara-negara tujuan ekspor. Sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal,” jelasnya.
Tak hanya itu, Disperindag juga meminta kepada para pelaku usaha agar bisa melakukan pantauan pada importir dari negara-negara tujuan ekspor, agar nilainya bisa bertambah dan berjalan dalam jangka panjang. Pengamatan pasar juga diperdalam, seperti melibatkan komunikasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak. “ Kami punya 13 program dan 70 kegiatan, ini yang menjadikan sangat sibuk sekali. Kami ditarget untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor,” terangnya. [geh]
