Kota Mojokerto. Bhirawa
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, dana Cukai rokok yang selama ini diterima Pemerintah Kota Mojokerto cukup besar dan pemanfaatannya digunakan untuk membayar biaya kesehatan warga Kota Mojokerto. Bahkan mencapai Universal Health Coverage ( UHC) disamping itu juga untuk pembangunan daerah dan biaya sosialisasi.
Untuk itu perlu sosialisasi secara masif kepada bapak bapak tukang becak dan seluruh penjual toko kelontong. Demikian antara lain kata walikota saat mensosialisasikan ketentuan di Bidang Cukai yang menyasar seluruh Ketua RW se Kota Mojokerto berlangsung selama 3 hari mulai tgl 20 hingga 22/9/21.
Lebih lanjut ditambahkan Wali kota bahwa dengan pembayaran cukai rokok Pemerintah Kota Mojokerto mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Dana inilah yang digunakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto untuk membayar biaya kesehatan bagi warga Kota Mojokerto bahkan mencapai Universal Health Coverage (UHC) serta untuk biaya pembangunan daerah dan biaya sosialisasi.
Mengingat pentingnya manfaat dari DBHCHT, maka sosialisasi kepada seluruh Ketua RW se Kota Mojokerto untuk memberi pemahaman apa yang harus dilakukan jika ada peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar.
Disamping itu para Ketua RW ini mampu memberi pemahaman kepada warga masing-masing sehingga warga bisa terhindar dari tindakan melanggar hukum serta mengoptimalkan pendapatan hasil cukai untuk pembangunan daerah. jelas walikota
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekdakot Mojokerto, Ari Setyawan dalam laporannya menyampaikan sosialisasi ketentuan Bidang Cukai untuk Ketua RW se Kota Mojokerto akan dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tiga kelompok mulai tanggal 20 hingga 22 September 2021.
Untuk hari pertama sosialisasi dengan narasumber Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama bidang Penindakan dan Penyidikan dari KPPBC Sidoarjo Eko Bramantiyo dan Kasubag Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Biro Perekonomian Provinsi Jatim Shoviatussholihah. (min)
