Pemkot Surabaya MoU dengan 17 Kabupaten/Kota

“Sebelumnya kami menjajaki dengan mengirim Bappeda dan karena keterbukaan dari ibu wali kota, kami bisa mewujudkan e-planning. Saya harap penandatanganan ini bermanfaat bagi kedua kota dan saya sampaikan terima kasih kepada ibu wali,” ujarnya.
Bupati Trenggalek, Emil Dardak mengatakan, selama ini Trenggalek sudah menerapkan teknologi informasi. Dia juga mengaku sudah berhasil meyakinkan pihak Telkom untuk mendorong adanya Broadband Learning Center (BLC) di Trenggalek.
“Itu sudah kami dorong. Sayang kalau kami tidak mendorong e-government. Nah, sekarang Surabaya ini sukses dengan e-government yang mendorong efisiensi. Daripada kami kembangkan sendiri trial error, lebih baik langsung kami ambil. Apalagi kami sudah menjadi salah satu jaringan tunas integritas KPK. Kami ingin menciptakan good governance agar bisa mendorong transparansi dan tata kelola yang baik,” jelasnya.
Sementara Kepala Satgas Pencegahan KPK, Tri Gamareva menyampaikan, KPK akan melakukan monitoring kepada pemerintah kabupaten/kota yang melakukan penanandatangan kerjasama pada 31 Mei ini.
“Akan kami monitoring, apa yang diberikan Pemkot Surabaya sampai mana dan jadi apa. Jangan sampai setelah ini tidak ada apa apa,” tegasnya.
Disampaikan Tri Gamareva, sebelumnya telah ada beberapa pemerintah daerah yang telah mengadopsi sistem dari Surabaya ini. Dia mencontohkan Provinsi Sumatera Utara yang awalnya menduplikasi dari Surabaya, juga Papua yang sudah menerapkan e planning dan akan berkembang terus.
Dia berharap, dengan penandatanganan kerja sama ini, ada banyak daerah yang semakin efisien pengelolaan keuangannya sehingga bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik. Termasuk juga memberikan tunjangan (kepada pegawai) dengan kesejahteraan yang baik.
“Saat ini sudah banyak daerah menerapkan tapi berdasarkan absensi. Kami ingin mendorong tunjangan perbaikan penghasilan berdasarkan beban kerja. Contohnya Surabaya ini sudah bisa memberikan tunjangan perbaikan penghasilan berdasarkan beban kerja. PNS kan semua se-Indonesia sama, kalau TPP diberikan daerah masing masing,” ujar Tri Gamareva. [dre]