Workshop peningkatan profesionalisme SDM PKH.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Plt Bupati Probolinggo Drs. HA Timbul Prihanjoko membuka workshop peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) di Rest Area Betek Kecamatan Krucil.
Kegiatan yang diikuti 290 SDM PKH se-Kabupaten Probolinggo tersebut dihadiri anggota DPR RI Dapil II Jawa Timur dr. H. Mufti Aimah Nurul Anam, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Koordinator Wilayah Jawa Timur 1 Ir. M. Zainul Arifin, Kepala Dinas Sosial Achmad Arif dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Edy Suryanto.
Workshop yang digelar oleh Paguyuban SDM PKH Kabupaten Probolinggo ini dilakukan dalam rangka mensinergikan potensi SDM PKH agar dapat melakukan percepatan program, penyelesaian program dan membuat kebersamaan yang bisa melahirkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mandiri.
Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Minggu (7/8) mengatakan tugas pendamping PKH tidak hanya melaksanakan program PKH, tetapi menjadi tugas pekerja sosial yang mempunyai tugas dan fungsi yang yang luas dan kompleks. Diantaranya disabilitas, ODHA/HIV, anak terlantar, lansia, ODKB, ODGJ, stunting dan permasalahan kemiskinan.
“Saya berharap kepada pendamping PKH untuk bersinergi dengan pemerintah dalam hal memberantas permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Probolinggo terutama pengentasan kemiskinan. Saya mempunyai target bahwa kemiskinan ekstrim di Kabupaten Probolinggo sudah terhapus pada tahun 2024,” katanya.
Lebih lanjut Plt Bupati Timbul meminta kepada para pendamping PKH untuk menganalisa kebutuhan-kebutuhan riil dalam masyarakat, kebutuhan desa satu dengan desa yang lain pastinya tidaklah sama, sehingga dalam pengambilan kebijakan-kebijakan, Pemerintah akan lebih terarah program-programnya.
“Saya akan sangat berterima kasih sekali kepada pendamping PKH, apabila ada yang menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut,” jelasnya.
Menurut Plt Bupati Timbul, selain bertugas menyalurkan dan mengawal program pemerintah dalam hal memilih siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, tugas pendamping PKH adalah bagaimana mampu mengubah mindset masyarakat Kabupaten Probolinggo dan memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk menerima dan mensyukuri pemberian Allah SWT.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada para pendamping PKH dan para kepala desa yang ikut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial khususnya masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.
Sementara anggota DPR RI dr. H. Mufti Aimah Nurul Anam berharap kepada pendamping PKH agar selalu tetap semangat untuk berbuat kebaikan di tengah masyarakat, karena tidak semua orang bisa menjadi SDM PKH. “Harapan kami ketika mereka mempunyai kesempatan itu untuk bisa dioptimalkan untuk berbuat kebaikan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Pemerintah telah banyak memberikan perhatian di tengah-tengah wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Selain bantuan sosial (bansos) Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah disalurkan di Kabupaten Probolinggo, saat ini juga mulai disalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya yang yang dirasakan masyarakat di wilayah Kecamatan Dringu.
Saat itu, di Kantor Pos Indonesia Dringu telah dilaksanakan penyaluran BST bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Program BST sengaja didistribusikan oleh Kementrian Sosial (Kemensos) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten/Kota se-Indonesia, salah satunya masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Probolinggo.
Untuk program bansos ini, Kabupaten Probolinggo mendapatkan pagu sebanyak 16.074 orang penerima BST. Dimana BST diserahkan sesuai data dari Kemensos yang masuk data DTKS. Hasil data tersebut telah diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk masyarakat se-Kecamatan Dringu sebanyak 1.243 orang penerima yang layak memperoleh BST.
Penerima manfaat BST dikhususkan kepada masyarakat tidak mampu yang tidak pernah menerima BLT, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui informasi dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo.
Kepala Dinsos Kabupaten Probolinggo Achmad Arif menyampaikan program Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo yang tidak terdata pada program-program bantuan sosial lainnya. Jumlah masyarakat yang memperoleh BST dampak pandemi Covid-19 telah disampaikan kepada Kemensos. Masing-masing penerima BST mendapatkan uang sebesar Rp. 600 ribu setiap bulan selama tiga bulan di mulai Mei sampai dengan Juli 2020.
“Bantuan sosial BST digelontorkan melalui PT. Pos Indonesia, masyarakat Kabupaten Probolinggo yang terdata dan berhak menerima bantuan BST dapat diambil di PT. Pos Indonesia di tiap-tiap daerah tentunya. Dengan ketentuan penerima pada saat mengambil dana BST, harus mematuhi ketentuan protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi Covid-19,” tambahnya.(Wap.hel)
