Workshop Peninjauan Kurikulum yang digelar Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Wijaya Putra dilakukan secara daring, Rabu (3/8).
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Wijaya Putra menggelar workshop Peninjauan Kurikulum, Rabu (3/8).
Dekan Fisip UWP, Dr. Sri Juni Woro Astuti saat membuka acara menegaskan bahwa tujuan mengadakan workshop peninjauan kurikulum ini selain untuk menyerap masukan dari para stakeholder juga untuk memenuhi Regulasi Kurikulum KKNI Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Adanya program MBKM ini, kurikulum program studi harus dirancang sedemikian rupa lebih memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan kompetensinya terutama dalam bentuk soft skill yang beragam,” jelas Woro.
Melalui workshop yang digelarnya, diharapkan nanti masing-masing program studi dapat Menyusun rancangan kurikulum yg lebih adaptif, fleksibel dan futuristic.
Workshop yang diselenggarakan secara daring ini mengundang para stakehorder yang berasal dari praktisi dan pengguna lulusan antara lain BKD Provinsi Jawa Timur, BKPSDM Pemerintah Kota Surabaya, Balitbang Provinsi Jatim, Bappeda Sumenep, Bakesbang Bondowoso, perwakilan dari Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pakal, RSUD Sidoarjo, Ketua Asosiasi Kepala Desa Gresik dan Pamekasan. Selain itu juga dihadiri oleh Pengurus DPD IAPA Jatim dan dari unsur LSM yaitu Fitra Jatim serta perwakilan dosen, alumni dan mahasiswa.
Workshop ini berlangsung secara interaktif dan efektif dipandu oleh Ida Syafriani, M.Si (Wakil Dekan 1 Fisip Unija) selaku moderator.
Dalam workshop ini banyak masukan dari para stakeholder yang sangat konstruktif guna menyempurnakan kurikulum di program studi administrasi negara atau administrasi public. Menurut Bagus Udiansyah, S.STP., M.Sos. dari BKD Provinsi Jawa Timur, salah satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah pentingnya integritas serta kompetensi manejerial, teknis dan sosiokultural yang perlu dimiliki para lulusan. Ditambahkan oleh Sekretaris BPKSDM Pemkot Surabaya ibu Mamik Suparmi, M.Pd. bahwa mahasiswa tidak hanya perlu memiliki kompetensi akademik tetapi juga perilaku, untuk itu perlu didorong mengikuti magang sehingga mereka siap memasuki dunia kerja. Salah satu profil lulusan prodi Administrasi Negara adalah sebagai Analis Kebijakan Publik dimana profesi ini tidak hanya menuntut kemampuan analisis tetapi juga kemapuan yang perlu ditunjang dengan kompetensi dasar yaitu manajemen diri dan membangun tim, demikian paparan dari Vinda Tyas R., S.IAN. salah satu Analis Kebijakan di Balitbang Jatim.
Sementara itu Ketua Bappeda Sumenep, bpk Yayak Nurwahyudi menambahkan seorang analis kebijakan juga perlu ditunjang dengan ketrampilan berkomunikasi. Tentu semua masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi proses penyempurnaan kurikulum, tentu prosesnya tidak instan melainkan secara bertahap yang akan ditindak lanjuti di level fakultas dan program studi masing-masing.
Dari diskusi juga muncul salah satu isu yang menarik untuk ditindaklanjuti adalah kebutuhan kompetensi SDM bidang administrasi pemerintah desa dimana kompetensi ini merupakan kompetensi baru di program studi administrasi negara, sehingga masih perlu dibahas secara lebih intensif, tegas Dekan FIA Unira Dr. Fajar Surahman.
Workshop yang diprakarsai oleh Fisip Universitas Wijaya Putra ini melibatkan beberapa Prodi sejenis dari 5 Perguruan Tinggi di Jatim yaitu Fisip Universitas Wiraraja, FIA Universitas Madura, Fisip Universitas WR. Supratman, FISIP Universitas Bhayangkara Sby, dan Fisip Universitas Bondowoso.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor bidang SDM UWP Dr. Esa Wahyu Endarti mengungkapkan saat ini pendekatan kolaboratif memang harus dikedepankan agar Pendidikan di Indonesia benar-benar dapat meningkat kualitasnya.
“Apalagi di era MBKM Perguruan Tinggi didorong untuk menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak guna memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa yang lebih komprehensif,” tutur Esa Wahyu Endarti. [why.fen]
