Staf Operasional Yayasan Star Arutala Surabaya, Mei Rukmana.
Yayasan Star Arutala Surabaya tidak lagi melakukan pendampingan terhadap kasus dugaan KDRT oknum anggota dewan. Hal itu disampaikan Staf Operasional Yayasan Star Arutala Surabaya, Mei Rukmana yang mensinyalir adanya nuansa politik dan pihak ketiga dalam kasus tersebut.
“Terkait persoalan dr MM dengan oknum anggota dewan Jatim, saat ini kami sudah tidak sebagai pendamping. Mengingat pihaknya sudah mencabut pendampingan dengan kami,” kata Mei Rukmana, Jumat (8/10).
Mei Rukmana tidak keberatan bila ada pencabutan pendampingan. Menurutnya alur pendampingan sudah tidak sesuai dengan alur penanganan Yayasan Star Arutala Surabaya.
“Alur pendampingan sudah tidak sama dengan konsep kami. Saya menilai alur pendampingan yang diminta MM sarat akan politik,” jelasnya.
Hal itu, sambung Mei, tidak ada kecocokan konsep di antara mereka berdua. Waktu itu pihaknya menawarkan pendampingan sesuai draf penanganan korban KDRT, baik itu melalui tahapan asesmen hingga penguatan psikis dan kesehatan.
“Tetapi konsep yang MM inginkan yakni bagaimana membuat BK (terlapor) berhenti menjadi anggota dewan,” ungkapnya.
Hal itu diakuinya sudah tidak sesuai dengan alur pendampingan yang semestinya. Sehingga atas pencabutan pendampingan MM terhadap dirinya, Mei tegaskan tidak keberatan.
“Jadi mulai saat ini saya tidak lagi terikat dengan kasus KDRT yang dialami MM,” tegasnya.
Sementara itu, oknum anggota dewan Jatim menduga pada akhirnya segala sesuatu diskenario atau ditrik pasti akan dibuka jalannya oleh yang maha kuasa. Sehingga semakin jelas duduk masalah yang sebenarnya. Pihaknya berharap, rumah tangganya berjalan dengan baik. Dan anak-anak mendapat masa depan yang baik dan tidak berdampak pada psikologis mereka.
“Yakni bukan masalah rumah tangga atau KDRT tetapi sudah masuk nuansa politik yang saya duga menjatuhkan nama baik saya. Dan diduga ada peranan pihak ketiga,” tegas BK saat di konfirmasi melalui sambungan selulernya. (bed)
