Komandan Kodim 0815 Mojokerto, Letkol Kav Hermawan Werahima
Kota Mojokerto, Bhirawa
Kebijakan TNI harus netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digariskan dari pusat, dipastikan berjalan efektif hingga ke daerah. Di jajaran Kodim 0815 Mojokerto, dipastikan jika tidak akan ada satupun anggotanya yang tidak netral atau berpihak dalam Pilkada.
“Saya kira aturannya sudah jelas. TNI netral dalam Pilkada. Tak akan berpihak kemananpun. Saya memastikan akan seperti itu,” kata Komandan Kodim 0815 Mojokerto, Letkol Kav Hermawan Werahima, usai silaturohmi dengan puluhan awak media, Kamis (28/12).
Mantan Komandan Batalyon Pasuruan ini menyatakan bakal membekali swlurih anak buahnya dengan buku saku sikap TNI dalam Pilakada. Meski nantinya sudah membekali mereka dengan buku panduan, Hermawan menyebut jika dirinya tidak akan melepas begitu saja.
“Kami tetap melakukan sosialisasi dan pengawasan. Karena bisa jadi mereka belum memahami apa saja pelanggaran yang bisa dilakukan anggota TNI dalam politik praktis berupa Pilkada itu,” tambah pria berpangkat dua melati ini.
Dalam melakukan pengawasan kepada anggota, Hermawan mengaku sudah menyiapkan personil, baik itu secara terbuka maupun tertutup. ”Bahkan sanksinya juga kita siapkan bagi mereka yang melanggar netralitas ini. Dan sanksi terberatnya bisa hingga pemecatan,” tandas pejabat kelahiran 1977 ini.
Hermawan juga menjamin, jika institusi yang dipimpin bahkan kooperatif dengan institusi pengawas pelaksana Pilkada yakni Panwaslu. Menurutnya jika ada temuan ataupun laporan dari lembaga pengawas Pilkada ataupun masyarakat terkait anggotanya yang melanggar, ia berjanji akan menindaklanjuti.
“Pastilah kami kooperatif dan akan menindaklanjuti kalau ada laporan. Kan ada provost hingga Polisi Militer yang siap melaksanakan tugas,” tegasnya.
Seperti diketahui, pemilihan Wali Kota Mojokerto yang berada diwilayah Kodim 0815 saat ini dimulai tahapannya. Pada 8 Januari hingga 10 Januari nanti akan masuk pada tahapan pendaftaran calon lewat jalur partai politik.
Netralitas anggota TNI biasanya diuji ketika masuk dalam tahapan kampanye hingga pencoblosan. Ketegasan sikap pimpinan TNI ditingkat Kab Kota ini sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kondusifitas daerah dalam Pilkada serentak 2018. [kar.min]
