Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi A DPRD Jatim berencana mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), guna meminta kejelasan perihal kepastian berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Jatim di tahun 2023 ini. Legislatif tak ingin nantinya ketidakpastian jabatan, mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terkait Pilkada, jabatan pasangan kepala daerah Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak bakal berakhir di tahun ini. Sebab, keduanya terpilih pada Pilkada 2018 yang dalam pasal 201 poin 5 undang-undang itu disebutkan, kepala daerah hasil Pilkada di tahun tersebut menjabat hingga 2023. Namun hingga saat ini, pemerintah pusat belum memberikan penjelasan spesifik kapan jabatan itu berakhir.
Anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah mengatakan, urusan bulan maupun tanggal berakhirnya jabatan gubernur-wagub memang murni kewenangan pusat. Apalagi, dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tidak ada penjelasan rinci.
“Pastinya kami nanti akan bersurat ke Kemendagri perihal tersebut, juga bersama Biro Pemerintahan. Untuk bertanya kepastian periode ini sampai kapan, karena sampai sekarang kami juga belum tahu,” kata politisi yang akrab disapa Ubaid saat dikonfirmasi, Minggu (8/1).
Politisi muda itu mengatakan, pihaknya bakal segera melakukan rapat di internal komisi yang membidangi pemerintahan tersebut. Di samping juga akan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait sebelum nantinya berkirim surat ke Kemendagri.
“Misalnya kami akan konsultasi ke KPU maupun Bawaslu sebagai mitra tidak langsung kami. Kemudian kami akan rapat kembali, baru setelah itu kami akan bertanya ke Kemendagri,” tambah Ubaid.
Disisi lain, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga berharap Khofifah-Emil terus menggenjot berbagai upaya di tahun terakhir periode ini. Misalnya, terkait reformasi birokrasi hingga soal upaya menggenjot perekonomian di Jawa Timur.
“Kami tentu mengapresiasi Gubernur yang sekarang sudah mulai mengisi jabatan-jabatan yang kosong di Pemprov Jatim,” ucap Ubaid.
Legislator dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo itu juga berharap terkait persoalan ekonomi. Ini dianggap penting, apalagi tahun 2023 banyak diprediksi ekonomi global bakal mengalami ancaman resesi. Sehingga, terus dibutuhkan program ataupun upaya sebagai antisipasi agar Jawa Timur tidak terlalu terdampak. “Misalnya, perlu terus memperkuat peran UMKM,” tandasnya. [geh.iib]
