Alumni SMK Mini Jatim Harus Siap Masuk AKAD

Surabaya, Bhirawa
Gubernur Jatim, H Soekarwo mengaku bangga karena para alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini nantinya akan dipersiapkan untuk sistem Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI.
“Suatu kebanggaan apabila alumni SMK Mini siap dipekerjakan oleh Kemenaker RI melalui sistem AKAD. Hal itu membuktikan, SMK Mini mempunyai potensi untuk menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan yang dibutuhkan industri,” kata Gubernur Jatim Soekarwo, Minggu (12/4).
Sebelumnya, ia menawarkan alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mini untuk bisa direkrut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Alumni SMK Mini adalah orang-orang terlatih yang bisa menjadi tenaga kerja profesional. “Secara tidak langsung pemerintah juga akan mendapatkan tenaga informal plus,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Jatim telah bekerjasama dengan pemerintah Jerman dalam bidang pengembangan pendidikan SMK. Kerjasama itu mencakup pelatihan guru-guru dan kepala sekolahnya, serta standarisasi pendidikannya disamakan dengan Jerman. Saat ini Pemprov Jatim sudah mengembangkan sebanyak 70 SMK Mini dan sebagian besar bekerjasama dengan pondok pesantren. “Program pelatihan yang diberikan pada SMK Mini ini dilakukan selama enam bulan, dan targetnya sebanyak 400 SMK Mini dengan 80 ribu lulusan hingga akhir tahun 2017,” imbuhnya.
Pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu menambahkan, beberapa bidang disasar SMK Mini untuk memperoleh alumni yang siap bekerja di dunia industri. Diantaranya, teknologi rekayasa, agrobisnis, perikanan, kehutanan, seni rupa dan pariwasata. “ Bidang tersebut sesuai dengan kondisi lapangan dimana banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, dengan adanya SMK Mini diharapkan tenaga kerja dari Jatim bisa terserap di dunia industri baik nasional maupun internasional,” kata mantan Sekdaprov Jatim itu.
Pakde Karwo juga menanggapi mengenai kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi pekerja di luar negeri. Sebagian besar TKI Jatim tersebar di Timur tengah dan Malaysia. Dari sekitar enam juta TKI, sebanyak 1,2 juta TKI masih merupakan tenaga kerja informal. “Peran pemerintah sangat penting dalam mengawal TKI informal tersebut karena tidak memperoleh perlindungan hukum. Perlu upaya keras dari pemerintah untuk  menginformalkan para TKI tersebut,” tambahnya.
Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri mengatakan Jatim menjadi pilot project untuk sistem AKAD melalui SMK Mini. SMK Mini dirasa mempunyai potensi luar biasa untuk menciptakan tenaga kerja yang mempunyai keterampialn dan siap ditempatkan keluar daerah yang membutuhkan. “SMK Mini akan dikaji terlebih dahulu karena memiliki potensi besar dalam rangka perluasan lapangan kerja. Sebagai contoh, di luar Jawa masih membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan, bukan di off farm-nya saja akan tetapi on-farm,” tambahnya. [rac,ant]