Tampak Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya bersama Forkopimda saat operasi yustisi upaya penegakan Instruksi Wali Kota nomor 15/2021 terkait PPKM Darurat, Kamis (8/7), terlihat di salah kantor Bank di Kota Madiun yang harus kena semprit petugas karena kurang mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan. [sudarno/bhirawa]
Upaya penegakan Instruksi Wali Kota nomor 15/2021 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terus dilakukan.
Tidak hanya kepada pelaku usaha kuliner, peringatan dan imbauan juga menyasar untuk perkantoran. Seperti yang terlihat di salah kantor Bank di Kota Madiun yang harus kena semprit petugas karena kurang mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan.
”Perkantoran juga menjadi salah satu klaster penularan Covid-19. Terutama perkantoran dengan ruangan ber-AC. Karenanya, juga kita berikan peringatan kepada pengelola kantor yang kurang memperhatikan itu,” kata Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri, Kamis (8/7).
Wawali langsung menginstruksikan untuk mematikan AC. Sebagai gantinya diperbolehkan menggunakan kipas angin. Selain itu, pintu juga harus tetap dalam kondisi terbuka.
Hal itu dilakukan agar sirkulasi udara dalam ruangan semakin baik. Wawali menyebut peringatan dan imbauan perlu dan penting dilakukan.
Terutama untuk perkantoran yang juga melayani masyarakat. Sektor esensial seperti perbankan memang tetap bisa berjalan dengan kapasitas 50 persen.
”Karena ini juga melayani masyarakat. Prokesnya harus lebih ditingkatkan. Hal-hal kecil seperti sirkulasi udara dan penggunaan AC masih seringkali diabaikan,” jelasnya.
Wawali Inda Raya menyatakan, pengoptimalan PPKM Darurat akan terus dilakukan. Selain implementasi pelaksanaannya yang rutin dilakukan evaluasi.
Tim Satgas Covid-19 Kota Madiun juga rutin menggelar operasi yustisi secara mobile. Harapannya, PPKM Darurat di Kota Madiun berjalan maksimal.
”Siang dan malam terus kita lakukan pemantauan. Prinsipnya masyarakat harus terus diingatkan tentang pentingnya prokes saat pandemi ini,” tegas Wawali. [dar]
