Foto: ilustrasi
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah mengatakan, kandidat Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur mendatang tidak boleh sosok sembarangan. Mengingat Jawa Timur sebagai provinsi besar, maka sosok pengganti Gubernur Khofifah harus memenuhi sejumlah kecakapan selain persyaratan sesuai regulasi.
Untuk diketahui, jabatan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wagub Jatim bakal selesai pada 31 Desember 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan, maka nantinya Pemprov bakal dipimpin sosok Pj Gubernur.
Pada prosesnya, DPRD Jatim berhak mengusulkan maksimal tiga nama. Pembahasan dewan bakal dilaksanakan tergantung surat dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. “Estimasinya memang antara akhir November atau awal Desember,” kata Anik, Senin (20/11).
Menurut Anik, Pj Gubernur memang hanya melanjutkan visi misi dan program Pemprov Jatim era Khofifah-Emil. Hanya saja, sosoknya harus cakap. Diantaranya, harus paham karakteristik masyarakat Jawa Timur. Disamping itu, sosok Pj Gubernur bisa merangkul semua pihak.
“Dengan begitu, bisa menciptakan kondusivitas. Artinya, yang bisa melakukan komunikasi berbagai arah, tidak hanya komunikasi antar eksekutif tapi juga dengan legislatif dan masyarakat,” terang politisi yang juga Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim ini.
Sementara itu, Anik memastikan hingga saat ini Fraksi PKB DPRD Jatim belum memutuskan nama. Sekalipun, sebelumnya pimpinan DPRD Jatim mengungkapkan pembahasan Pj Gubernur bakal menampung seluruh aspirasi fraksi. Menurut Anik, Fraksi PKB masih menimbang nama berdasarkan kriteria.
Terpisah, anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah mengatakan Saat ini, DPRD Jatim tengah menggodok beberapa nama yang akan diusulkan ke Kemendagri. Jika sudah final, daftarnya akan mereka sampaikan paling lambat sebulan sebelum Khofifah Emil purnatugas sebagai kepala daerah.
“Kepemimpinan Bu Khofifah sebagai Gubernur Jatim itu akan habis pada 31 Desember 2023 ini. Sehingga sesuai ketentuan Kemendagri maka sebulan sebelumnya DPRD mengajukan tiga kandidat Pj,” ucapnya.
Ubaidillah mengatakan beberapa nama yang sedang digodok yakni, Nurcholis (Kepala Dinas ESDM Jatim), Muhammad Yasin (Kepala Bappeda Jatim), Budi Raharjo (Kepala Biro Perekonomian Jatim) dan Adhy Karyono (Sekda Provinsi Jatim).
Meski demikian, Komisi A masih belum menentukan siapa saja nama pasti yang akan diusulkan. Pihaknya juga mengaku terus menjaring masukan publik. “Tapi itu masih belum pasti dan menunggu usulan-usulan yang lain. Komisi A akan mendengar seluas-luasnya terkait dengan masukan masyarakat. Nama-namanya itu masih kami godok,” kata dia.
Ubaidillah mengatakan Adhy Karyono sejauh ini diprediksinya sebagai kandidat paling potensial dan layak menjadi Pj Gubernur Jatim melebihi tokoh lain. “Tentunya banyak, ada Nurcholis, ada Pak Budi, Pak Yasin. Tapi yang menurut kami yang paling layak untuk hari ini ya Pak Adhy Karyono,” ujarnya.
Alasannya, Adhy Karyono merupakan salah satu calon Pj yang dianggap sudah punya bekal pengalaman dan memiliki banyak pengetahuan soal birokrasi di Pemprov Jatim. “Pertama dari segi pengalaman dan juga pengetahuan, Pak Adhy ini sudah mengetahui tentang seluk-beluk birokrasi Jatim karena sudah hampir dua tahun jadi Sekda Jatim,” pungkasnya. [geh.iib]
