Pemprov Jatim, Bhirawa.
Komitmen kuat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam mewujudkan good governance dan clean governance terus dibuktikan melalui berbagai program. Salah satunya dengan membangun transparansi pengadaan barang dan jasa melalui teknologi digital.
Sebagai implementasi Jatim Amanah dalam bidang pengadaan barang dan jasa, Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah selama tiga tahun terakhir telah mengembangkan inovasi Jatim Belanja Online (Jatim BEJO). Sebuah platform digital toko daring untuk pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
Lahirnya platform digital tersebut disambut antusias baik di Pemprov Jatim maupun Pemkab/ Pemkot se Jatim. Setiap tahun jumlah transaksi belanja langsung melalui Jatim BEJO meningkat signifikan. Pada tahun pertama diluncurkan tahun 2020, nilai transaksi hanya sebesar Rp 180 Juta. Pada tahun kedua, Jatim BEJO melesat dengan catatan transaksi sebesar Rp 47,2 miliar. Sedangkan tahun 2022 sampai pertengahan Februari ini telah mencapai Rp 4,2 miliar.
Besaran transaksi di Jatim BEJO tersebut sesuai data yang dirilis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) pada pertengahan 2021 sebagai transaksi pengadaan barang dan jasa melalui toko daring tertinggi se Indonesia. Atas pencapaian tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pengadaan barang dan jasa yang transparan dan mudah akan menjadi modal terwujudnya pemerintah yang bersih.
“Mengapa ekosistem pengadaan barang dan jasa harus bersih. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat 70 persen kasus korupsi berasal dari pengadaan barang dan jasa. Maka proses pengadaan barang dan jasa harus didukung oleh sistem yang transparan, akuntabel serta mudah digunakan karena telah berbasis digital,” ujar Gubernur Khofifah, Kamis (17/2).
Melalui platform digital ini, lanjut Khofifah, akses bagi pelaku UMKM untuk menawarkan produk-produknya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin terbuka. Tercatat 1.947 pelaku UMKM telah menjadi bagian dalam Jatim BEJO sebagai penyedia barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, komoditas yang ditawarkan mencapai 36.105 produk. Tingginya antusiasme terhadap Jatim BEJO, juga muncul dari pemerintah kabupaten/ kota. Tercatat delapan pemerintah kota dan 21 pemerintah kabupaten yang bergabung memanfaatkan Jatim BEJO.
Dari 36.105 komoditas yang tersedia dalam Jatim BEJO, paling dominan ialah produk makanan dan minuman. Selain itu, produk yang ditawarkan ialah kerajinan khas daerah, cinderamata, percetakan, jasa sewa rental, jasa dekorasi dan sebagainya. “Platform Jatim BEJO ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Pemprov Jatim tetapi juga kabupaten/kota yang tergabung di dalamnya. Salah satunya ialah menjadi alternatif pengadaan barang/jasa yang sederhana, cepat, dan mudah terhadap belanja pengadaan langsung,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Keunggulan lain Jatim BEJO ialah memberi kemudahan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan. Terutama dalam menunjang keberhasilan strategi nasional pencegahan korupsi dalam aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa. “Dampaknya juga luar biasa terhadap sektor perbankan dan terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat. Aplikasi ini juga mendorong peningkatan penggunaan produk unggulan daerah yang diproduksi oleh pelaku UMKM,” ungkap dia.
Transformasi digital pada sistem pengadaan barang dan jasa menjadi pilihan yang tepat di tengah era disrupsi saat ini. Di samping itu, pandemi Covid-19 mengharuskan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi. Sehingga, dibutuhkan perubahan budaya kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa. “Idealnya, pertemuan orang dengan orang memang tidak terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebab, munculnya praktik korupsi juga karena interaksi langsung orang dengan orang,” pungkas Khofifah. [tam.hel]
