Kenaikan harga pangan menjadi ancaman besar bagi masyarakat jelang Pemilu 2024. Terlebih, saat ini lahan sawah berkurang 100 ribu hektare setiap tahun, sedangkan pengembangan luas lahan sawah belum terlaksana dengan baik. Sehingga, fakta itu dapat berdampak pada ketersediaan pangan dan konsumsi masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2024. Potensi gangguan keamanan pangan lainnya adalah spekulasi harga pangan. Hal ini dapat terjadi karena adanya informasi yang tidak benar atau tidak akurat mengenai kondisi ketersediaan pangan.
Oleh sebab itu, sudah semestinya pemerintah perlu memperkuat cadangan pangan untuk mengantisipasi gangguan stabilitas pangan. Pemerintah juga perlu meningkatkan fungsi Satgas Pangan untuk mencegah terjadinya penimbunan dan penyelundupan pangan. Selain itu, komunikasi publik juga penting dihadirkan pemerintah agar masyarakat tidak panik dan spekulan tidak membesar.
Terlebih sekarang harga pangan telah terus mengalami kenaikan diantaranya ialah beras, telur ayam, cabai rawit, bawang merah, gula hingga daging sapi. Harga cabai-cabaian menanjak pada awal pekan ini, Senin (30/10). Kenaikan tertinggi dialami oleh cabai merah keriting. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai merah keriting naik 16,93% ke Rp55.600 per kg, (Kontan,30/10/2023).
Sementara itu, harga bawang putih ukuran sedang turun 0,78% ke Rp38.050 per kg. Penurunan juga terjadi pada harga daging ayam ras segar sebesar 1,79% ke Rp35.600 per kg, telur ayam ras segar minus 0,52% ke Rp28.700 per kg, dan daging sapi turun 0,66% ke Rp128.650 per kg. Adapun harga mayoritas beras terpantau stagnan. Rinciannya, beras kualitas bawah I Rp13.500 per kg, beras kualitas medium I Rp14.700 per kg, beras kualitas medium II Rp14.450 per kg, dan beras kualitas super I Rp15.950 per kg. Hanya beras kualitas super II yang harganya naik 0,32% ke Rp15.450 per kg. Melihat potensi terus naiknya harga pangan jelang pemilu 2024 tersebut, maka saatnya kerja sama antar daerah itu penting terhadirkan agar harga yang di daerah-daerah yang dirasa konsumen harganya mahal bisa lebih dikendalikan.
Gumoyo Mumpuni Ningsih
Dosen FPP, Univ. Muhammadiyah Malang.
