Krisis pangan diperkirakan menjadi salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi masyarakat dunia menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Bahkan Badan Pangan Dunia memprediksi akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebesar 60% di tahun tersebut dibandingkan sekarang. Realitas tersebut, tentu mengundang kekhawatiran tersendiri bangsa ini, apalagi Indonesia juga akan mengalami ledakan jumlah penduduk usia produktif, mencapai 70% populasi dari total penduduk di Indonesia.
Kekhawatiran tersebut semakin bertambah saat melihat kondisi di Indonesia dari data Kementerian ATR/BPN, setiap tahun alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah yang terjadi mencapai hampir sekitar 100 ribu hektare. Artinya, kalau dalam 10 tahun, sudah satu juta hectare terjadi alih fungsi lahan. Indonesia juga memiliki persoalan tentang luasan lahan sawah yang dimiliki petani. Dihitung rata-rata, sekitar 80% petani di Indonesia memiliki lahan kurang dari satu hektare.
Realitas tersebut, tentu menyulitkan bagi bangsa ini untuk mengejar swasembada. Apabila dibandingkan dengan petani di Thailand yang rata-rata memiliki lahan dua hektare. Belum lagi bila kita melihat apa yang dilakukan negara-negara lain, yang sudah menjalankan BioTeknologi Agrikultural dalam pertanian atau perkebunan mereka. Amerika Serikat misalnya, memiliki luas tanaman berbasis bioTeknologi terbesar di dunia, yaitu 75 juta hektare untuk tanaman kapas, kedelai, dan jagung. Sedangkan Brasil menggunakan BioTeknologi untuk tanaman kedelai dengan luas lebih dari 50 juta hektare. Begitu juga Argentina memiliki tanaman berbasis BioTeknologi seluas 23 juta hektare.
Pelajaran yang bisa kita ambil adalah orientasi pembangunan disektor kedaulatan pangan yang dilakukan negara-negara dunia sangat matang. Tetapi Indonesia masih memilih jalan pintas, untuk impor bahan kebutuhan pangan dan Sembako. Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia menerapkan secara utuh kedaulatan negara dengan cara kembali kepada asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Dan, membangun kedaulatan pangan dari desa. Kedaulatan pangan harus dijaga dan semua berawal dari Desa. Karena di situlah garda terdepan untuk menjaga masyarakat kita dari kemakmuran dan kesejahteraan.
Gumoyo Mumpuni Ningsih
Dosen FPP, Univ. Muhammadiyah Malang.
