Provinsi Tambah Rp 206 M, Surabaya Pangkas Rp153 M

Target Tambah 5.340 Warga Belajar Non Formal
Ditengah rencana pengurangan anggaran pendidikan untuk Kota Surabaya senilai Rp 153 miliar. Dindik Surabaya justru memberi angin segar dalam pelaksanaan pendidikan non formal. Ini seiring dengan rencana Dindik Surabaya membuka Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk menampung anak putus sekolah SMA/SMK.
Dindik Surabaya bahkan menaruh target angka putus sekolah dari pendidikan formal dengan cukup ambisius. Hal itu terlihat dari sasaran Warga Belajar (WB) pendidikan non formal yang meningkat tajam dari 641 WB menjadi 5.981 WB. Dengan demikian, perubahan anggaran ini targetnya akan menambah sasaran 5.340 WB. Dengan bertambahnya sasaran, secara otomatis kebutuhan anggaran juga mengikuti. Terkait hal ini, Dindik Surabaya mengusulkan peningkatan anggaran pendidikan non formal dari Rp 2 miliar menjadi Rp11,23 miliar. Usulan tersebut telah diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Adanya perubahan ini menarik perhatian Reni Astuti. Pihaknya mempertanyakan kejelasan data sasaran pendidikan non formal yang meningkat hingga 5.340 WB. Kendati tidak semua merupakan WB pendidikan non formal baru, namun kenaikan ini harus jelas pijakannya agar perhitungan anggaran juga rasional.
Di sisi lain, Reni juga tidak ingin ada usaha secara sistematis yang dilakukan Dindik Surabaya untuk memaksa anak yang tidak mampu untuk putus sekolah. Meski secara prinsip, pihaknya juga tidak menolak adanya peningkatan anggaran untuk meningkatkan pelayanan pendidikan non formal.
“Karena tidak semua anak dari keluarga tidak mampu akan memilih pendidikan non formal. Bagi mereka yang tetap ingin melanjutkan sekolah formal harusnya tetap dibantu,” terang politisi asal PKS ini.
Menyikapi hal ini, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman tidak ingin banyak komentar. Sebab, hal tersebut telah menjadi hak Pemkot Surabaya untuk menentukan skala prioritas anggaran. Hanya saja, terkait angka putus sekolah jenjang SMA/SMK pihaknya tetap berkomitmen menjaga hal tersebut semakin kecil.
“Tidak akan tercapai anak putus sekolah sebanyak itu sehingga kesannya dibesar-besarkan. Karena di swasta, kita juga mendorong agar sekolah memberikan keringanan khusus untuk anak tidak mampu,” tutur Saiful. Sejauh ini, lanjut Saiful, Gubernur Jatim terus berusaha memberikan jawaban terhadap laporan yang masuk dari Wali Kota Surabaya. Salah satunya dengan melakukan konfirmasi langsung ke lapangan terkait data yang masuk. [tam]