Pada rapat yang berlangsung di Mapolda Jatim, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan video conference bersama Gubernur Jatim, Kapolda Jatim dan para stakeholder. Tito menjelaskan, kasus taksi online dan konvensional ini menjadi topik hangat yang berdampak pada situasi kamtibmas. Di Bandung tidak anarkis tapi ada kekerasan. Tangerang cukup anarkis dan di Bogor terjadi anarkis.
“Konflik taksi ini dapat dicegah. Kita harus diskusikan, di sini ada Menhub dan Menkominfo, sehingga harus dibahas. Ini masalah lokal tapi juga (jadi masalah) nasional,” tegas Kapolri dalam video conference di Mapolda Jatim.
Minta Ada Pembatasan
Sebelumnya rencana ratusan sopir angkutan kota (angkot) di Surabaya yang akan berdemo, Senin (20/3), urung dilaksanakan. Sebab Gubernur Jatim Dr H Soekarwo lebih memilih untuk mengajak sopir angkot itu, untuk berdialog dan bertatap muka langsung dengannya bersama jajaran pejabat Pemprov Jatim.
Pertemuan yang digelar secara terbuka di Gedung Negara Grahadi Surabaya itu dilaksanakan pada Senin malam. Dalam pertemuan itu terungkap tuntutan yang intinya para pengemudi angkot minta keadilan terkait maraknya angkutan berbasis online.
Pengurus Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) beserta sopir angkutan umum, angkutan online, dan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia ini diajak dialog Gubernur Soekarwo, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M Iqbal dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT.
Dalam pertemuan yang digelar sekitar pukul 20.00 ini, sejumlah perwakilan sopir menyampaikan unek-uneknya. Pembina Komunitas Angkutan Kota Surabaya (KAKS) Edi Hasibuan, mengatakan ada tiga poin penting yang disampaikan di hadapan gubernur dan jajarannya.
“Pertama, saya ingin memastikan, meminta kepada gubernur untuk memberi tanda atau ciri khusus kendaraan online. Bila perlu menggunakan plat warna kuning, sama seperti angkutan umum pada umumnya,” kata Edi.
Ia juga meminta gubernur untuk membatasi jumlah angkutan berbasis online di Surabaya. “Sebab, selama ini mereka (angkutan online) bekerja seperti siluman. Ini yang membuat hancur pendapatan para sopir angkutan umum yang ada,” katanya.
Dirinya juga meminta gubernur memberikan kepastian mengenai tarif angkutan online. Sebab, kata Edi, murahnya tarif angkutan online ini merusak tarif angkutan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
“Soal tarif ini harus ada kepastian. Kalau tarif mereka jauh dibawah kami, ini sama halnya memainkan kami. Paling tidak tarifnya tidak lebih atau tidak jauh dari tarif angkutan umum yang sudah ada saat ini,” tandasnya. [bed,iib]
